Golden contract

ANNULMENT OF AGREEMENT

2008-06-22T23:20:00.000-07:00

ANNULMENT OF AGREEMENT
(Pengakhiran/Pembatalan Perjanjian)

We, the undersigned
1. Mr/Mrs ......................................, Business-man, residing in ......................................
2. Mr/Mrs ......................................, Business-man, residing in ......................................

The undersigned herewith declare :
that Mr. ........................, hereinafter also referred to as the First Party, and Mr. ..................... hereinafter also referred to as the Second Party, covenant and agree to conclude this agreement under the following terms and conditions as follows :

Article 1 :
The parties hereto annul and terminate the agreement passed by and between the First Party and The Second Party dated .......................... of which Agreement signed by the parties here to is attached to this Anullment of Agreement as from this day.-

Article 2 :
Regarding this annulment the parties hereto have claims against each other since all the necessary settlements have been effected by the parties hereto.-

Article 3 :
If deemed necessary the Second Party herewith authorized the First Party and ................................................................................................................................................
Both singly as well as jointly, to represent the Second Party as the Party in abovementioned Agreement in all matters and affairs and for that purpose to perform any and actions necessary and to sign any and all deeds, agreements and document whatsoever, including but not limited to, to annul and terminate abovementioned agreement in accordance with the Laws prevailing in ..........................................................

Article 4
The power of attorney granted by the Second Party to the First Party in this agreement form an integral part of this Agreement, which should not have been made with out said power of attorney and therefore said power of attorney may not be withdraw and shall not be terminated by the death of one of the second Party or by whatsoever reason.-

Article 5:
Concerning this agreement and all its consequences, the First Party shall be deemed having its domicile in the rergistrar Office of the Court of ..............................................................

Jakarta ...................................

The First Party The Second Party

(Sihar Roni Sirait, SH) (......................................)

rewrite by : sihar

SURAT PERNYATAAN PELUNASAN HUTANG

2008-05-07T07:50:00.000-07:00

SURAT PERNYATAAN PELUNASAN HUTANG

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima (22-7-05).

Yang Bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : ……………………….

Alamat :………………………..

Pekerjaan : ………………………

Umur :………………………..

2. Nama : ……………………….

Alamt :………………………..

Pekerjaan : ………………………

Umur :………………………..

Bertindak Secara Bersama-sama dan/ atau sendiri-sendiri

Selanjutnya disebut P I H A K I (Kesatu).

Dengan ini Kami (Pihak I) berjanji dan menyatakan, bahwa BENAR telah berhutang/meminjam Uang serta bersedia dan/atau menyanggupi akan melunasi Hutang Kami (Pihak I) sejumlah Rp. 15.000.000,- dengan catatan perbulannya akan dibayar Rp….. …… setiap tanggal 15 setiap bulannya, sebanyak 4 kali pembayaran atau 4 bulan. Dan mulai membayar terhitung tanggal ………………

Kepada :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Umur :

Selanjutnya disebut P I H A K II (Kedua)

Perjanjian Hutang Kami (Pihak I) akan Kami (Pihak I) lunasi dari hati nurani dengan Tulus Ikhlas Kepada Pihak II (Kedua) ATAU yang dikuasakan Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Hari : Jumat, 22 Juli 2005

Bilamana pada hari tanggal bulan jatuh tempo tidak Kami (Pihak I) tepati, untuk melunasinya kepada Pihak II, Kami (Pihak I) bersedia menanggung resiko dan dituntut kepada yang berwajib/berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dan Kami (Pihak I) bersedia dengan atas nama keluarga sendiri untuk diambil seluruh barang-barang Kami (Pihak I) dari dalam rumah Kami (Pihak I) sendiri oleh pihak II.

Berupa :

Mobil
Sepeda Motor
TV
Radio, Dll.

Sesuai dengan hutang Kami (Pihak I) tersebut diatas.

Demikianlah Surat Perjanjian / Pernyataan Pelunasan Hutang-Piutang Kami (Pihak I) Buat dengan sebenar-benarnya dan dengan musyawarah mufakat bersama secara sadar dan tidak ada unsur tekanan, Intimidasi dari pihak-pihak lain, kami buat dengan Jasmani dan Rohani yang sehat.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas serta kembalinya secara penuh Hak-hak Pihak II (Kedua) selanjutnya Kami (Pihak I) tidak akan menuntut /melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang bilamana barang-barang/ peralatan/perabotan yang tersebut diatas milik Kami (Pihak I) diambil oleh Pihak II (Kedua) dari dalam Rumah Kami (Pihak I) sendiri.

Yang Membuat Pernyataan,

( )

Saksi-saksi :

PIHAK I (KESATU) PIHAK II (KEDUA

1. 1.

2. 2.

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

2008-05-07T07:49:00.000-07:00

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Acte Van Dading

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :

Alamat : Depok 16514.

No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Investor (Pemberi Pinjaman Dana), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Alamat : Komp. Paspampres Jakarta Timur.

No. KTP :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

MENIMBANG DAN MENGINGAT

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Permasalahan / Perselisihan Hukum sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan unit rumah yang sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja Sama Proyek Pekerjaan Pembangunan Rumah Perumahan , , tertanggal Desember 2008 yang mencakup Pekerjaan Pembangunan Perumahan dari PT. ;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan / Perselisihan Hukum diluar Pengadilan (out of court settlement);

- Bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan Kewajiban Hukum sebagaimana yang telah disepakati dengan Pihak Pertama;

- Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan / Perselisihan Hukum yang terjadi secara damai (dading).

MENYATAKAN

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

A. Pemenuhan Kewajiban

Pihak Kedua memenuhi kewajiban kepada Pihak Pertama, memberikan pembayaran sisa tagihan berupa:

2. Bangunan berupa Rumah yang beralamat di Komp. Paspampres Jln. , Jakarta Timur.

B. Konsekuensi Yuridis

Terhitung sejak Pemenuhan Kewajiban oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama membawa Konsekwensi yuridis, yaitu Permasalahan Hukum atau Perselisihan Kedua belah pihak dinyatakan selesai, serta kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Proyek Pekerjaan Pembangunan Rumah Perumahan tertanggal Desember 2008 yang mencakup pekerjaan pembangunan perumahan

C. Jangka waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan Pihak Kedua memenuhi kewajiban atau pembayaran kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah menerima pembayaran dari pihak kedua secara tunai.

D. Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup/penuh, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: September 2007

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

SUKAMIL ROSWITA S. MULYANINGSIH

Saksi – saksi dari Pihak Pertama:

Saksi – saksi dari Pihak Kedua:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

2008-05-07T07:48:00.000-07:00

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Acte Van Dading

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : J. EDWIN MANURUNG, SH, MH, MM.

Pekerjaan : ADVOKAT

Alamat : Jl. Cipinang Baru Raya No. 21 – 23

Jakarta Timur 13240.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juli 2006, No 039/JEM&Rekan/SK.12/VII.14/2006, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : -

Pekerjaan : ADVOKAT

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. , beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 2 Agustus 2006 Nomor: 275/SBM/VII/06, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENIMBANG DAN MENGINGAT

a) 9 (sembilan) Unit rumah Blok I di Perumahan , sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No. Tanggal 21 September 2007;

b) 6 (enam) unit rumah Blok I di Perumahan , sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No. Tanggal 28 Oktober 2007;

c) 1 (satu) unit rumah Blok I di Perumahan , sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No. Tanggal 5 April 2008;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan / Perselisihan Hukum diluar Pengadilan (out of court settlement);

- Bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan Kewajiban Hukum sebagaimana yang telah disepakati dengan Pihak Pertama;

- Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan / Perselisihan Hukum yang terjadi secara damai (dading).

MENYATAKAN

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pemenuhan Kewajiban

Pihak Kedua memenuhi kewajiban kepada Pihak Pertama, yaitu membayar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menerima pembayaran dari Pihak Kedua secara tunai selambat - lambatnya pada tanggal…………..di Jakarta.

PASAL 2

Konsekwensi Yuridis

Terhitung sejak Pemenuhan Kewajiban oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama membawa Konsekwensi yuridis, yaitu Permasalahan Hukum atau Perselisihan Kedua belah pihak dinyatakan selesai, serta kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun sehubungan dengan Surat Perintah Kerja No. Tanggal 21 September 2007, Surat Perintah Kerja No. Tanggal 28 Oktober 2007, dan Surat Perintah Kerja No. Tanggal 5 April 2008.

PASAL 3

Jangka waktu Perjanjian

PASAL 4

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup/penuh, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: September 2008

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

J. EDWIN MANURUNG, SH., MH.

Kuasa Hukum Kuasa Hukum

Kuasa Hukum

Saksi – saksi:

perjanjian peminjaman uang

2008-05-07T07:45:00.003-07:00

SURAT PERJANJIAN

PEMINJAMAN UANG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

------------------------------------------PIHAK PERTAMA----------------------------------------

Nama : SIHAR RONI SIRAIT, SH

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan : KONSULTAN HUKUM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

------------------------------------------PIHAK KEDUA--------------------------------------------

Selanjutnya Kedua Belah Pihak sepakat melakukan perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL – 1

PRINSIP KERJASAMA

PIHAK KEDUA memberikan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 150.000.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) dengan pembayaran kembali secara angsuran sebanyak 3 (tiga) kali:

1) Pengembalian Ke-I (satu) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–5 (lima) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

2) Pengembalian Ke-II (dua) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–7 (tujuh) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

3) Pengembalian Ke-III (tiga) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–9 (sembilan) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

PASAL – 2

JAMINAN PINJAMAN

Sertifikat rumah milik PIHAK PERTAMA di Jl…………………Kel …………….Kec …….Kota ……………….kepada PIHAK KEDUA sebagai jaminan atas pemberian pinjaman tersebut pada Pasal 1, PIHAK PERTAMA menyerahkan jaminan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.

PASAL – 3

TUJUAN PEMINJAMAN

Peminjaman uang tersebut pada Pasal 1 oleh PIHAK PERTAMA digunakan untuk membiayai dan / atau membantu modal kerja proyek pembangunan perumahan type 32. Penggunaan dana yang berasal dari pinjaman tersebut diatas pada Pasal 1 untuk pembiayaan proyek yang lain tidak diperkenankan.

PASAL – 4

DENDA KETERLAMBATAN

PEMBIAYAAN KEMBALI ANGSURAN

Apabila PIHAK PERTAMA lalai dan / atau terlambat di dalam membayar pengembalian Ke-I, Ke-II, ataupun Ke-III, PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1 % ( persen) per hari dan / atau bulan dari jumlah pinjaman.

PASAL – 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PINJAMAN

KEDUA BELAH PIHAK mengakhiri perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA telah melunasi pinjaman tersebut pada Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.
Apabila dalam jangka waktu selama 7 (Tujuh) bulan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA berhak atas kepemilikan rumah beserta Sertipikat tersebut pada Pasal 2.

PASAL – 6

KETENTUAN PENUTUP

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian masalah ini akan diupayakan sedapat mungkin melalui musyawarah.

Apabila usaha penyelesaian perundingan secara musyawarah tidak tercapai, PIHAK KEDUA berhak mengajukan penyelesaian masalah ini ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Apabila PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban melunasi pinjamannya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA sertipikat kepemilikan rumah yang dijadikan jaminan pinjaman.

Perjanjian Pinjaman uang ini dibuat oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai secukupnya sehingga mempunyai Kekuatan Hukum yang sama untuk Masing – Masing PIHAK, serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian kerjasama ini.

Jakarta, 29 Nopember 2006

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( ) (SIHAR RONI SIRAIT, SH)

Disaksikan oleh :

1…………………….

2…………………….

perjanjian peminjaman uang

2008-05-07T07:45:00.002-07:00

SURAT PERJANJIAN

PEMINJAMAN UANG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

------------------------------------------PIHAK PERTAMA----------------------------------------

Nama : SIHAR RONI SIRAIT, SH

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan : KONSULTAN HUKUM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

------------------------------------------PIHAK KEDUA--------------------------------------------

Selanjutnya Kedua Belah Pihak sepakat melakukan perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL – 1

PRINSIP KERJASAMA

PIHAK KEDUA memberikan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 150.000.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) dengan pembayaran kembali secara angsuran sebanyak 3 (tiga) kali:

1) Pengembalian Ke-I (satu) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–5 (lima) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

2) Pengembalian Ke-II (dua) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–7 (tujuh) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

3) Pengembalian Ke-III (tiga) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–9 (sembilan) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

PASAL – 2

JAMINAN PINJAMAN

PASAL – 3

TUJUAN PEMINJAMAN

PASAL – 4

DENDA KETERLAMBATAN

PEMBIAYAAN KEMBALI ANGSURAN

PASAL – 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PINJAMAN

KEDUA BELAH PIHAK mengakhiri perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA telah melunasi pinjaman tersebut pada Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.
Apabila dalam jangka waktu selama 7 (Tujuh) bulan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA berhak atas kepemilikan rumah beserta Sertipikat tersebut pada Pasal 2.

PASAL – 6

KETENTUAN PENUTUP

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian masalah ini akan diupayakan sedapat mungkin melalui musyawarah.

Apabila usaha penyelesaian perundingan secara musyawarah tidak tercapai, PIHAK KEDUA berhak mengajukan penyelesaian masalah ini ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Apabila PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban melunasi pinjamannya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA sertipikat kepemilikan rumah yang dijadikan jaminan pinjaman.

Jakarta, 29 Nopember 2006

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( ) (SIHAR RONI SIRAIT, SH)

Disaksikan oleh :

1…………………….

2…………………….

perjanjian peminjaman uang

2008-05-07T07:45:00.000-07:00

SURAT PERJANJIAN

PEMINJAMAN UANG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

------------------------------------------PIHAK PERTAMA----------------------------------------

Nama : SIHAR RONI SIRAIT, SH

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan : KONSULTAN HUKUM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

------------------------------------------PIHAK KEDUA--------------------------------------------

Selanjutnya Kedua Belah Pihak sepakat melakukan perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL – 1

PRINSIP KERJASAMA

PIHAK KEDUA memberikan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 150.000.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) dengan pembayaran kembali secara angsuran sebanyak 3 (tiga) kali:

1) Pengembalian Ke-I (satu) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–5 (lima) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

2) Pengembalian Ke-II (dua) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–7 (tujuh) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

3) Pengembalian Ke-III (tiga) sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (Lima Puluh Ribu Juta Rupiah) pada tanggal yang sama bulan Ke–9 (sembilan) terhitung dari tanggal realisasi pemberian pinjaman.

PASAL – 2

JAMINAN PINJAMAN

PASAL – 3

TUJUAN PEMINJAMAN

PASAL – 4

DENDA KETERLAMBATAN

PEMBIAYAAN KEMBALI ANGSURAN

PASAL – 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PINJAMAN

KEDUA BELAH PIHAK mengakhiri perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA telah melunasi pinjaman tersebut pada Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.
Apabila dalam jangka waktu selama 7 (Tujuh) bulan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA berhak atas kepemilikan rumah beserta Sertipikat tersebut pada Pasal 2.

PASAL – 6

KETENTUAN PENUTUP

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian masalah ini akan diupayakan sedapat mungkin melalui musyawarah.

Apabila usaha penyelesaian perundingan secara musyawarah tidak tercapai, PIHAK KEDUA berhak mengajukan penyelesaian masalah ini ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Apabila PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban melunasi pinjamannya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA sertipikat kepemilikan rumah yang dijadikan jaminan pinjaman.

Jakarta, 29 Nopember 2006

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( ) (SIHAR RONI SIRAIT, SH)

Disaksikan oleh :

1…………………….

2…………………….

draft perjanjian sewa menyewa

2008-05-06T00:48:00.000-07:00

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
(Rumah/gedung)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. tuan ………………, pengusaha, bertempat tinggal di ……, jalan … … nomor … dalam hal ini bertindak sebagai Direktur perseroan terbatas P.T … … …, berkedudukan di … … … dan sebagai demikian bertindak dan untuk atas nama perseroan terbatas tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. tuan …………………., pertikelir, bertempat tinggal di …….., jalan … … jalan ……, no … selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.
Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:
- bahwa pihak pertama adalah pemilik dari tanah berserta rumah/Gedung dialamat jalan …… …… , No. ….., berdasarkan sertifikat Hak Nomor….., desa/kota….
- Bahwa pemilik tersebut hendak menyewakan sebagian dari rumah/gedung dialamat tersebut diatas kepada Pihak Kedua.
- Bahwa sampai sekarang seluruh rumah/gedung dialamat tersebut dipergunakan oleh …..
- Bahwa tuan …………. selaku direktur perseroan terbatas tersebut tidak berkeberatan bahkan menyetujui bahwa sebagian dari rumah/gedung yang dahulunya dipakai olehnya, sekarang disewakan kepada pihak kedua.
- Bahwa pihak kedua benar berminat untuk menyewa dari pihak pertama sebagian rumah/gedung beralamat di jalan ………………. Nomor …., langsung dari pemilik dan dengan persetujuan pemakai terdahulu.
Para pihak menerangkan bahwa, pihak pertama dengan ini menyewakan kepada pihak kedua, yang dengan ini menyewakan kepada pihak ke dua, yang dengan ini menyewa dari pihak pertama: “suatu bagian dengan luas + ……meter persegi dari rumah/gedung di jalan ………. Nomor …………., yang dalam gambar yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai cukup serta dilampirkan pada perjanjian ini.
Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat syarat sebagai berikut:
Pasal 1
Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu …. tahun, terhitung sejak tanggal …..dan berakhir pada tanggal …..
Setelah jangkwa waktu tersebut lampau, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat – syarat yang akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri.
Pasal 2
Sewa untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp. …………… jumlah uang mana yang telah diterima seluruhnya secara sekaligus pada saat penanda tanganan perjanjian ini oleh pihak pertama dan perjanjian ini berlaku sebagai sebagai tanda pelunasan yang sah dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.
Pihak pertama untuk persewaan ini tidak berhak untuk memungut uang swwa tambahan lagi dari pihak kedua atau dari pihak yang memperoleh hak dari pihak kedua.
Pasal 3
Pihak kedua berhak untuk menggunakan apa yang disewa dengan perjanjian sebagai beriku : “ bagian yang diswa dapat dipergunakan untuk ………..atas tanggung jwab pihak kedua sendiri dan dengan memperhatikan dan menaati segala peraturan peraturan hukum yang berlaku”
Pasal 4
Pihak kedua wajib memelihara apa yang disewa dengan perjanjian ini sebaik baiknya, atas ongkos/biaya pihak kedua sendiri.
- apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir, maka pihak kedua wajib menyerahkan lagi apa yang disewa dalam perjanjian ini dalam keadaan terawat dan kosong
pasal 5
- pihak kedua diberi hak untuk menyewakan lagi (onderverhuren) apa yang disewa dengan perjanjian ini sebagian atau seluruhnya.
- Apabila jangka waktu sewa menyewa menurut perjanjian ini masih berlangsung, maka pihak kedua berhak untuk mengoperkan hak sewanya baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga ini juga berhak untuk mengoperkannya lagi kepada pihak yang lain dan demikian seterusnya asal saja dengan syarat sebgai berikut :
1. bahwa jangka waktu sewa adalah tetap seperti ditentukan dalam pasal 1 diatas;
2. pihak – pihak yang menerima pengoperan hak sewa menurut pasal ini berhak menyewa bagian rumah/gedung yang bersangkutan untuk sisa waktu saja;
3. kalau pihak yang menyewa berniat untuk mengoperkan haknya kepada orang lain maka terlebih dahulu harus ditawarkan kepada PT …….. secara tertulis. Jika dalam dua minggu setelah menerima surat tawaran termaksud, tidak ada jawaban tertulis dari perseroan mengenai penawaran ini atau tidak dapat dicapai kecocokan harga, maka pihak yang hendak mengoperkannya kepada siapapun juga, asal memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. pengoperan sewa yang telah memenuhi ketentuan dalam sub 3 diatas harus diberitahukan kepada pihak pertama selambat – lambatnya dua bulan setalah tanggal perjanjian pengoperan hak sewa.

Pasal 6
Perjanjian – perjanjian dan kewajiban – kewajibnan yang wajib dipenuhi oleh pihak – pihak berdasarkan perjanjian sewa menyewa ini tidak berakhir karena meninggalnya atau bubarnya salah satu pihak dalam perjanjian ini dan juga tidak berakhir kalau rumah/gedung yang dimana bagian yang disewa ini berada menjadi musnah karena sebab apapun juga; tetapi perjanjian – perjanjian dan kewajiban – kewajiban ini wajib tetap dipenuhi dan ditaati oleh ahli waris – ahli waris atau pengganti hak (rechtsopvolgers) dari masing – masing pihak.
- perjanjian ini juga tidak berakhir apabila rumah/gedung yang sebagian menjadi obejek perjanjian sewa - menyewa ini dijual kepada pihak lain ataupun karena sebab apapaun juga menjadi milik atau dikuasai orang lain.
- Dalam hal ini (para) pemilik baru wajib melaksanakan perjanjian ini sebgaimana mestinya.

Pasal 7
Pihak kedua menyetujui bahwa biaya rekening listrik dan air ditanggung oelh pihak kedua.
Pasal 8
1. pajak – pajak pribadi menjadi tanggungannya pihak kedua sendiri
2. perbuatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kedua, sepenuhnya menjadi tanggung jwab pihak kedua

Pasal 9
1. hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian – perjanjian dibawah tangan.
2. apabila pihak kedua tidak menaati sebagaimana mestinya ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini maka pihak pertama wajib membayar ganti rugi kepada pihak kedua dan jumlah uang ganti rugi tersebut akan ditetapkan oleh tiga orang arbiter. Seorang yang ditunjuk oleh pihak pertama dan seorang lagi ditunjuk oleh pihak kedua dan yang ketiga ditunjuk oleh dua orang arbiter tadi.

Apabila dalam waktu sastu bulan setelah pengangkatan arbiter yang pertama belum juga dapat dicapai persetujuan tentang arbiter – arbiter lainnya, maka dapat diminta kepada Pengadilan Negeri di …. Untuk mengangkat satu atau dua orang arbiter untuk melengkapi jumlah tiap orang arbiter.

Pasal 10
Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kepaniteraan pengadilan negeri……………………... selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa biaya – biaya yang dipikul oleh pihak kedua sebagai penyewa untuk membebaskan pihak pertama sebagai yang menyewakan.
Akhirnya para pihak menerangkan :
Bahwa apa yang disewakan tealh diserahkan kepada selayaknya oleh pihak pertama kepada pihak kedua.
DEMIKIANLAH perjanjian ini dibuat rangkap …., yang semuanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak.

………………., … ……. 20..

Pihak Kedua, Pihak Pertama

(……………….) (………………)

Menyetujui

PT. ………..

(……………..)
Direktur

kontrak sewa menyewa

2008-04-16T19:29:00.000-07:00

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

(Rumah/gedung)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

tuan ………………, pengusaha, bertempat tinggal di ……, jalan … … nomor … dalam hal ini bertindak sebagai Direktur perseroan terbatas P.T … … …, berkedudukan di … … … dan sebagai demikian bertindak dan untuk atas nama perseroan terbatas tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
tuan …………………., pertikelir, bertempat tinggal di …….., jalan … … jalan ……, no … selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

bahwa pihak pertama adalah pemilik dari tanah berserta rumah/Gedung dialamat jalan …… …… , No. ….., berdasarkan sertifikat Hak Nomor….., desa/kota….
Bahwa pemilik tersebut hendak menyewakan sebagian dari rumah/gedung dialamat tersebut diatas kepada Pihak Kedua.
Bahwa sampai sekarang seluruh rumah/gedung dialamat tersebut dipergunakan oleh …..
Bahwa tuan …………. selaku direktur perseroan terbatas tersebut tidak berkeberatan bahkan menyetujui bahwa sebagian dari rumah/gedung yang dahulunya dipakai olehnya, sekarang disewakan kepada pihak kedua.
Bahwa pihak kedua benar berminat untuk menyewa dari pihak pertama sebagian rumah/gedung beralamat di jalan ………………. Nomor …., langsung dari pemilik dan dengan persetujuan pemakai terdahulu.

Para pihak menerangkan bahwa, pihak pertama dengan ini menyewakan kepada pihak kedua, yang dengan ini menyewakan kepada pihak ke dua, yang dengan ini menyewa dari pihak pertama: “suatu bagian dengan luas + ……meter persegi dari rumah/gedung di jalan ………. Nomor …………., yang dalam gambar yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai cukup serta dilampirkan pada perjanjian ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu …. tahun, terhitung sejak tanggal …..dan berakhir pada tanggal …..

Setelah jangkwa waktu tersebut lampau, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat – syarat yang akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri.

Pasal 2

Sewa untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp. …………… jumlah uang mana yang telah diterima seluruhnya secara sekaligus pada saat penanda tanganan perjanjian ini oleh pihak pertama dan perjanjian ini berlaku sebagai sebagai tanda pelunasan yang sah dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.

Pihak pertama untuk persewaan ini tidak berhak untuk memungut uang swwa tambahan lagi dari pihak kedua atau dari pihak yang memperoleh hak dari pihak kedua.

Pasal 3

Pihak kedua berhak untuk menggunakan apa yang disewa dengan perjanjian sebagai beriku : “ bagian yang diswa dapat dipergunakan untuk ………..atas tanggung jwab pihak kedua sendiri dan dengan memperhatikan dan menaati segala peraturan peraturan hukum yang berlaku”

Pasal 4

Pihak kedua wajib memelihara apa yang disewa dengan perjanjian ini sebaik baiknya, atas ongkos/biaya pihak kedua sendiri.

apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir, maka pihak kedua wajib menyerahkan lagi apa yang disewa dalam perjanjian ini dalam keadaan terawat dan kosong

pasal 5

pihak kedua diberi hak untuk menyewakan lagi (onderverhuren) apa yang disewa dengan perjanjian ini sebagian atau seluruhnya.
Apabila jangka waktu sewa menyewa menurut perjanjian ini masih berlangsung, maka pihak kedua berhak untuk mengoperkan hak sewanya baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga ini juga berhak untuk mengoperkannya lagi kepada pihak yang lain dan demikian seterusnya asal saja dengan syarat sebgai berikut :

bahwa jangka waktu sewa adalah tetap seperti ditentukan dalam pasal 1 diatas;
pihak – pihak yang menerima pengoperan hak sewa menurut pasal ini berhak menyewa bagian rumah/gedung yang bersangkutan untuk sisa waktu saja;
kalau pihak yang menyewa berniat untuk mengoperkan haknya kepada orang lain maka terlebih dahulu harus ditawarkan kepada PT …….. secara tertulis. Jika dalam dua minggu setelah menerima surat tawaran termaksud, tidak ada jawaban tertulis dari perseroan mengenai penawaran ini atau tidak dapat dicapai kecocokan harga, maka pihak yang hendak mengoperkannya kepada siapapun juga, asal memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.
pengoperan sewa yang telah memenuhi ketentuan dalam sub 3 diatas harus diberitahukan kepada pihak pertama selambat – lambatnya dua bulan setalah tanggal perjanjian pengoperan hak sewa.

Pasal 6

Perjanjian – perjanjian dan kewajiban – kewajibnan yang wajib dipenuhi oleh pihak – pihak berdasarkan perjanjian sewa menyewa ini tidak berakhir karena meninggalnya atau bubarnya salah satu pihak dalam perjanjian ini dan juga tidak berakhir kalau rumah/gedung yang dimana bagian yang disewa ini berada menjadi musnah karena sebab apapun juga; tetapi perjanjian – perjanjian dan kewajiban – kewajiban ini wajib tetap dipenuhi dan ditaati oleh ahli waris – ahli waris atau pengganti hak (rechtsopvolgers) dari masing – masing pihak.

perjanjian ini juga tidak berakhir apabila rumah/gedung yang sebagian menjadi obejek perjanjian sewa - menyewa ini dijual kepada pihak lain ataupun karena sebab apapaun juga menjadi milik atau dikuasai orang lain.
Dalam hal ini (para) pemilik baru wajib melaksanakan perjanjian ini sebgaimana mestinya.

Pasal 7

Pihak kedua menyetujui bahwa biaya rekening listrik dan air ditanggung oelh pihak kedua.

Pasal 8

pajak – pajak pribadi menjadi tanggungannya pihak kedua sendiri
perbuatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kedua, sepenuhnya menjadi tanggung jwab pihak kedua

Pasal 9

hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian – perjanjian dibawah tangan.
apabila pihak kedua tidak menaati sebagaimana mestinya ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini maka pihak pertama wajib membayar ganti rugi kepada pihak kedua dan jumlah uang ganti rugi tersebut akan ditetapkan oleh tiga orang arbiter. Seorang yang ditunjuk oleh pihak pertama dan seorang lagi ditunjuk oleh pihak kedua dan yang ketiga ditunjuk oleh dua orang arbiter tadi.

Apabila dalam waktu sastu bulan setelah pengangkatan arbiter yang pertama belum juga dapat dicapai persetujuan tentang arbiter – arbiter lainnya, maka dapat diminta kepada Pengadilan Negeri di …. Untuk mengangkat satu atau dua orang arbiter untuk melengkapi jumlah tiap orang arbiter.

Pasal 10

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kepaniteraan pengadilan negeri……………………... selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa biaya – biaya yang dipikul oleh pihak kedua sebagai penyewa untuk membebaskan pihak pertama sebagai yang menyewakan.

Akhirnya para pihak menerangkan :

Bahwa apa yang disewakan tealh diserahkan kepada selayaknya oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

DEMIKIANLAH perjanjian ini dibuat rangkap …., yang semuanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak.

………………., … ……. 20..

Pihak Kedua, Pihak Pertama

(……………….) (………………)

Menyetujui

PT. ………..

(……………..)

Direktur

by : seeheart

SURAT PERJANJIAN JASA PERANTARA ATAS JUAL BELI TANAH

2008-03-15T00:40:00.000-07:00

SURAT PERJANJIAN JASA PERANTARA ATAS JUAL BELI TANAH

No. 04/------ /I/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan : Advokat

Alamat (Kantor) : Kantor Hukum Jakarta Timur 13240.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dengan ini membuat Perjanjian dengan :

Nama :

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Tanah Merdeka No. 79

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian ini menyatakan hal sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan komisi kepada Pihak Kedua sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), jika berhasil dalam memperantarai sampai terjadi transaksi jual- beli atas tanah seluas 2.117.500 m² (Dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa ------, Kecamatan --------, Kabupaten ----r, Propinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini dimana pembelinya adalah Bpk. -------.

Demikian Perjanjian ini Kami buat secara sadar dan bertanggung jawab, tanpa ada tekanan maupun pengaruh dari pihak lain.

Jakarta, Januari 2008

Disetujui bersama oleh

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( --------------------------------------------------- ) ( --------------------------------------- )

Saksi – Saksi :

1. (..............................................................)

2 (...............................................................)

Pemberian uang suap untuk masuk menjadi CPNS/Swasta ditinjau dari segi perikatan (perjanjian) menurut KUHPer

2008-03-15T00:31:00.000-07:00

Suap menyuap bukanlah lagi perkara aneh di Indonesia, hal itu timbul lagi – lagi karena kurangnya kesadaran dalam bermasyarakat baik dari segi hukum, moral, agama, pendidikan dan mental seorang masyarakat. Banyak orang mencari jalan pintas untuk menyelesaikan suatu masalah dengan masalah, sikap ini terjadi karena tidak ada mental bersaing dan mungkin karena terbiasa hidup santai alias bermalas – malasan. Sudah menjadi rahasia umum suap menyuap terjadi dalam penerimaan calon PNS baik di instansi Hukum, Militer, Polisi, departemen pemerintah dan instansi lainnya, hal ini memang sangat disayangkan dimana calon – calon penyelenggara negara dari awal sudah terlibat KKN. Tetapi yang lebih disayangkan lagi, ada sejumlah oknum yang memanfaatkan kepolosan orang – orang yang berharap nasibnya bisa berubah tanpa banyak usaha dengan janji dapat memasukkan seseorang menjadi CPNS. Oknum tersebut meminta sejumlah uang dengan perjanjian jika tidak masuk uang “hangus” atau dipotong 75% dimana sebenarnya dia tidak mempunyai “tangan gaib”(kekuasaan) untuk itu, oknum tersebut hanya beradu nasib, yah kalau masuk tidak masuk tetap untung, padahal dia hanya ongkang – ongkang kaki diruma sambil baca koran dengan secangkir kopi serta pisang goreng dimulut. Hal seperti inilah yang disebut penipuan yaitu saat yang dijanjikan tidak terlaksana orang tidak masuk dan uang melayang artinya sudah jatuh tertimpa tangga habis itu tertimpa sayap pesawat terbang yang lepas pesawat UFO karena tidak ada maskapai yang mengakui, yang pasti sial-sesial sialnya. Lalu apakah dalam kejadian seperti itu uang dapat kembali ?, sah – kah perjanjian tersebut? dapatkah kita penjarakan penipu tersebut ?

Pernah suatu hari klien saya bercerita mengenai suatu kasus penipuan, kira kira kronologis kasusnya seperti ini :

Suatu hari dengan semangatnya dia ingin masuk CPNS di salah satu departemen di pemerintahan, setelah mengikuti beberapa kali tahap ujian/seleksi sampailah kepada tahap wawancara, tetapi dasar nasib lagi tidak berteman dengannya diapun tidak lulus. Tahun berikutnya dia mencoba lagi dan ternyata malah tidak sampai tahap wawancara. Dengan hampir putus asa dia bertemu dengan temannya yang dulu satu kuliah, temannya tersebut merupakan lulusan terbaik di kampusnya. Temannya ini sekarang sudah bekerja di salah satu intansi departemen pemerintah yang dapat menentukan salah atau tidaknya seseorang, setelah lama melepas rindu akhirnya sampailah pada pembahasan bagaimana masuk ke departemen tersebut, dengan semangat, lugu serta tidak merasa bersalah temannya ini bercerita bahwa pada waktu dia mengikuti test CPNS, sebelumnya dia telah memberikan uang kepada “orang dalam” sebesar Rp. 150 jt guna memperlancar semuanya dan dengan bangga temannya tersebut mengatakan dia lulus PNS. Setelah becerita semua hal yang berkaitan dengan cara dia masuk PNS tersebut dan dengan tidak malu dia menambahkan bahwa uang itu kemungkinan besar dapat “kembali” pada waktu tertentu.

Setelah mendengar hal tersebut akhirnya dia berkonsultasi dengan orang tuanya dan orang tuanya mau menyediakan uang yang diperlukan untuk “orang dalam” tersebut. Hari yang dinanti tiba, pengumuman rekruitmen CPNS untuk departemen yang di idam – idamkannya pun diumumkan, dengan sangat gencar dia mencari orang dalam tersebut hingga ketemu. Dalam kesempatan pertemuan itu, “orang dalam” tersebut berjanji akan membantu memperlancar dan menjadikannya PNS di departemen tersebut dan klien saya ini diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 150 jt, dengan perjanjian jika masuk maka uang tersebut itu otomatis menjadi milik “orang dalam” itu tetapi jika ternyata gagal dengan dengan alasan kondisi sulit maka uang akan kembali dengan dipotong 50%.

Hari ujianpun datang dan dengan semangat 45 dia mengikuti ujian dengan penuh keyakinan dan sambil berujar dalam hati yang ditujukan kepada peserta lain “dasar orang bodoh, capek-capek ikut ujian kalian tidak akan lulus, aku kan sudah ngasih duit”. Setelah menunggu 4 minggu pengumuman ditempelkan di papan dan ternyata namanya tidak masuk, dengan segera disambarnya telepon genggam dari tasnya dan menekan tombol sesuai dengan nomor handphone “orang dalam” tersebut dan ternyata yang menjawab “mbak vero” menyuruh meninggalkan pesan dan hal ini berulang sampai beberapa hari.

Dengan penuh kesal dia segera berubah menjadi detektif pencari fakta dan mencari fakta keberadaan “orang dalam” tersebut. Setelah tanya sana – sini akhirnya didapat fakta bahwa “orang dalam” yang ditemuinya tersebut memang bekerja di departemen tersebut dan sampai saat ini masih terdaftar disana sebagai cleaning service, betapa terpukul hatinya mendengar fakta tersebut, tapi tidak apa – apa pikirnya besok aku akan kesana dan meminta uang yang telah diberikannya.

Dari kantin departemen tersebut dilihatnya “orang dalam” tersebut sedang menikmati segelas kopi sambil membaca majalah hukum. Segera didekatinya dan duduk didepannya, tetapi dengan santainya “orang dalam” tersebut bertanya bagaimana tetsnya, lulus atau tidak ?. Hampir saja tinju klien saya melayang ke muka “orang dalam” tersebut tetapi karena keadaan ramai maka niat tersebut diurungkannya, sembari mencoba tenang klien saya menjelaskan bahwa dia tidak tertera di pengumuman kelulusan hasil ujian tertulis dan artinya dia tidak mungkin lulus. Orang dalam tersebut hanya berkata “lalu anda mau apa?”, dan dengan suara yang agak ditekan klien saya berkata agar mengembalikan uangnya kalau tidak dilapor kepolisi. Tetapi kembali dengan santai orang dalam tersebut hanya berkata “laporkan saja” kemudian menyeruput kopinya. Dari kejadian tersebut klien saya sekaligus teman saya ini datang kepada saya berkonsultasi mengenai kasus tersebut, dia ingin uangnnya kembali dan orang tersebut dipenjarakan.

Dari segi hukum memang telah terjadi suatu perjanjian diantara mereka yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 1234 KUHPer yakni “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Berbuat sesuatu artinya bahwa diantara mereka ada kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu usaha meloloskan seseorang untuk menjadi PNS, dan pada Pasal 1239 disebutkan “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib

diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur

tidak memenuhi kewajibannya.” Dari pasal ini dapat kita peroleh kekuatan hukum bahwa kemungkinan untuk memperoleh uangnya kembali dapat dilakukan.

Sebelum kita menjawab pertanyaan selanjutnya ada baiknya kita ketahui sedikit tentang perjanjian. Dari segi bentuk perjanjian dapat dibedakan atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis artinya asal ada perjanjian atau istilah yang diucapkan tanpa ditulis atau ditulis diatas kertas, daun atau batu atau media lain itu sudah termasuk kontrak, dan dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa perjanjian diantara mereka termasuk perjanjian tidak tertulis karena tidak dituangkan dalam bentuk kontrak atau hanya diucapkan tanpa bukti tertulis.

Persoalan berikutnya adalah dasar dari perjanjian tersebut yaitu untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu menjadikan seseorang menjadi PNS tanpa melalui prosedur yang ditetapkan atau secara melawan hukum. Apakah perjanjian ini sah atau tidak? Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan, terdapat objek tertentu dan terdapat klausa yang halal. Dilihat dari perjanjiannya telah memenuhi unsur sahnya perjanjian dari yang pertama sampai ke tiga, yaitu antara mereka ada kata sepakat, umur klien saya ini pada waktu itu sudah 23 tahun dan tidak gila, objeknya yaitu melakukan suatu perbuatan diatas, tetapi jika dilihat yang ke unsur ke empat yaitu klausula yang halal artinya isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sedangkan yang mereka lakukan adalah ilegal karena alasan yang telah saya sebutkan diatas.

Memang jika melihat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu bebas membuat jenis perjanjian apa pun, bebas mengatur isinya dan bebas mengatur bentuknya tetapi dalam hal ini kita bebas sebebas – bebasnya membuat perjanjian dengan segala isinya tetapi tetap saja harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer. Dari pembahasan yang telah ada dapat kita ketahui bahwa perjanjian itu tidak sah menurut hukum.

Jika kita melihat perjanjian tersebut dapat kita ketahui bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian bersyarat artinya perjanjian tersebut berlaku untuk peristiwa belum diketahui yang dibebani dengan syarat – syarat tertentu. Untuk perjanjian bersyarat pada pasal 1254 berbunyi “Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana,sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. Sehingga perjanjian tersebut tetap batal dan tidak berlaku.

Setelah membahas dari segi sahnya perjanjian maka kita akan membahas apakah uang tersebut dapat kembali. Dilihat dari pasal 1328 yang berbunyi Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Pasal ini memungkinkan untuk kita membatalkan perjanjian, tetapi kita harus dapat membuktikan bahwa hal itu benar – benar merupakan penipuan dan merupakan tipu muslihat dari pertamanya. Untuk membuktikan hal itu diperlukan suatu analisis yang tajam dan alasan yang kuat sehingga tidak terjerumus terhadap kelemahan dari perjanjian itu sendiri dimana pihak yang dirugikanpun sebenarnya sudah tahu bahwa perjanjian tersebut adalah melanggar hukum, tetapi dalam kasus ini dimana kondisi klien saya saat itu dalam keadaan tertekan secara psikologis dan ditambah dengan adanya kesanggupan dari “orang dalam” tersebut sehingga mengakibatkan klien saya menyanggupi dan menyetujui perjanjian tersebut. dengan pembatalan perjanjian maka perjanjian diaggap tidak dapt dilaksanakan dan para pihak wajib mengembalikan ke keadaan semula sebelum perjajian dilakukan.

Jika di bawa ke pengadilan penekanan terhadap isi dari perjanjian harus ditutupi sebisa mungkin dan dipisahkan dari gugatan walaupun sebenarnya gugatan berawal dari perjanjian tersebut, sehingga untuk kasus ini masih dimungkinkan adanya pengembalian uang klien saya tersebut. mengenai dapatkan “orang dalam: tersebut dipenjara, untuk urusan ini karena bukan merupakan bagian dari perdata maka akan dibahas di lain waktu tetapi jawabannya adalah dapat.

Perjanjian Kerja ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Sebagai Panduan Dalam Memahami dan Mengetahui Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh

2008-02-25T20:17:00.000-08:00

Perjanjian Kerja ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Sebagai Panduan Dalam Memahami dan Mengetahui Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh

Oleh : Roni SeeRight

A. Pengertian

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat 14 Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja adalah adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Sedangkan menurut saya perjanjian kerja adalah kesepakatan secara tertulis maupun lisan antara pemberi kerja dengan pekerja atau dengan pihak ke-tiga wakil penerima kerja yang memuat secara singkat maupun lengkap segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing pihak serta syarat-syarat pelaksanaannya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak.

Dari pengertian diatas maka dapat kita peroleh bentuk perjanjian kerja yaitu tertulis atau lisan. Setiap bentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan harus sesuai dengan Undang - undang dan kewajiban moral. perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dituangkan secara jelas di atas kertas atau istilah umumnya kita kenal dengan hitam diatas putih sedangkan perjanjian secara lisan merupakan perjanjian secara singkat dengan dasar kepercayaan masing – masing para pihak bisanya perjanjian lisan ini digunakan untuk perjanjian yang mudah pelaksanaannya atau tidak menuntut banyak persyaratan. Perbedaan yang mendasar antara kedua bentuk perjanjian ini adalah kekuatan hukumnya, perjanjian tertulis tentu lebih kuat karena perjanjian tertulis itu dapat menjadi akta otentik atau bukti tertulis dimata hukum sedangkan perjanjian lisan hanya kuat jika ketika mengucapkan terdapat saksi yang mendengar perjanjian tersebut.

Sesuai dengan inti utama dalam berkontrak/perjanjian yaitu adanya kesepakatan maka untuk perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau dibuah secara sepihak oleh para pihak atau pihak lain yang bersangkutan dalam kontrak kecuali dengan persetujuan para pihak atau pengadilan menentukan lain.

Para pihak dalam perjanjian kerja bukan saja antara pekerja dan pemberi kerja tetapi pihak lain dapat juga menjadi pihak dalam kontrak kerja jika pekerja tersebut tidak dapat menandatangani perjanjian kerja tetapi dapat bekerja, misalnya orang cacat, buta huruf dan lainnya, untuk itu pihak lain dapat menjadi wakil dan mengawasi pelaksanaan hak-hak pekerja.

Untuk melakukan perjanjian kerja tentu saja harus ada pekerjaan yang dilaksanakan, pekerjaan tidak harus dengan tindakan nyata/gerak tubuh tetapi tanpa melakukan suatu gerakan juga merupakan pekerjaan jika diperjanjikan demikian dan menurut peraturan yang berlaku tidak bertentangan.

Setelah membaca pengertian perjanjian kerja maka dapat dapat kita ketahui dasar dibuatnya suatu perjanjian kerja yaitu :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

b. Adanya kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Klausula Dalam Perjanjian Kerja

Dalam perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis umumnya menyangkut hak dan kewajiban para pihak serta syarat - syarat pekerjaan. Dalam perjanjian kerja umumnya klausula perjanjian kerja dibuat secara sepihak dari pemberi kerja hal ini berkaitan dengan alasan kepraktisan. Dengan adanya kontrak sepihak maka sering terdapat kontrak yang merugikan salah satu pihak dan juga disebabkan kedudukan pihak pekerja biasanya lebih lemah dari pemberi kerja.

Untuk perjanjian kerja tertulis sekurang - kurangnya memuat:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sesuai dengan isi/muatan dalam perjanjian kerja diatas maka dapat kita kelompokkan menjadi:

1. Identitas Para Pihak

2. Informasi Pekerjaan

3. Hak dan Kewajiban para pihak serta Syarat – syarat kerja

4. Keabsahan Perjanjian kerja

Dalam perjanjian kerja harus memuat segala informasi tentang perusahaan dan calon pekerja, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut merupakan calon yang baik dan apakah perusahaan tersebut legal atau sedang dalam masalah. identitas para pihak juga penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Identitas paling tidak memuat nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama calon pekerja, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.

Informasi pekerjaan lainnya menyangkut jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Seseorang yang ingin bekerja tentu saja harus tau sebelumnya apa yang harus dikerjakan, begitu pula dengan pemberi kerja harus tau kemampuan seorang tenaga kerja apakah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja yang diberikan. Sebagai seorang calon tenaga kerja harus mengetahui terlebih dulu agar dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga mendapat tempat yang sesuai dengan pengalaman yang dimiliki.

Mengenai waktu mulai dan berakhirnya perjanjian dapat dibagi dua yaitu :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu

2. untuk waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud didasarkan atas :

a. Jangka waktu misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, dapat didasarkan pada tercapainya tujuan diadakannya suatu pekerjaan serta batas-batas pekerjaannya, mislnya pekerjaan pembangunan rumah di dalam laut artinya setelah pekerjaan selesai maka berakhirlah perjanjian kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.dan jika disyaratkan maka menjadi batal demi hukum.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

d. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Jika perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan sekurang kurangnya memuat keterangan :

a. nama dan alamat pekerja/buruh;

b. tanggal mulai bekerja;

c. jenis pekerjaan; dan

d. besarnya upah.

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulandan calaon pekerja mendapat upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

C. Hak dan Kewajiban para pihak

C.1 Hak Pekerja/Karyawan

Setiap pekerja mempunyai hak dari pemerintah dan pemberi kerja diantaranya berupa perlakuan dan kesempatan, perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja, hal ini bertujuan agar tercipta hubungan kerja yang baik sehingga tercapai tujuan masing – masing dan akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.

a. Perlakuan dan Kesempatan

· Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

· Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Setelah menyelesaikan pelatihan kerja maka pekrja/karyawan memperoleh sertifikasi dari badan nasional sertifikasi profesi yang independen

· Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai de ngan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

b. Perlindungan

Setiap pekerja atau calon tenaga kerja dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan tersebut dilakukan untuk menjaga pelaksanaan hak pekerja/buruh terhadap penyandang cacat, anak – anak, perempuan, waktu kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja.

Masalah mempekerjakan anak mempunyai aturan ketat tersendiri yaitu pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak yang berumur dibawah 13 (tiga belas) tahun sedangkan diatasnya dapat dipekerjakan tetapi untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Seorang anak dilarang keras dipekerjakan sebagai budak, produksi narkoba dan miras, serta pekerjaan yang dapat membahayakan nyawa anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. Keselamatan dan kesehatan kerja;

f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Untuk perempuan pemerintah memberikan perlindungan demi menghormati hak – hak perempuan sebagai seorang perempuan adapun perlindungan yang diberikan yaitu :

1. perempuan hamil mempunyai hak untuk tidak bekerja yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya jika bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

2. Pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 mempunyai hak untuk mendapat makanan dan minuman bergizi; dan perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

3. Pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 berhak mendapat angkutan antar jemput.

Setiap perusahaan tertentu mempunyai waktu kerja tertentu sesuai dengan perjanjian masing – masing para pihak, untuk melindungi pekerja/karyawan pemerintah memberikan standard tersendiri meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Untuk sektor tertentuKetentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau peker-jaan tertentu.

c. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pengusaha juga dapat mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja diatas tetapi harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan, bekerja melebihi waktu kerja biasa disebut waktu kerja lembur dan hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu dan berhak membayar upah kerja lembur. Untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku.

Dalam setiap aturan waktu kerja pekerja/buruh berhak mendapat waktu istirahat dan cuti, meliputi:

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. Hak ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan hal yang serius untuk diperhatikan, selama ini banyak cara yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Standar keselamatan dan kesehatan kerja telah dimiliki masing - masing perusahaan berdasarkan jenis usaha dan pekerjaan yang dijalani dan Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

d. Pengupahan

Mengenai besar kecilnya upah ditentukan kemampuan dan tanggung jawab yang di emban oleh tanaga kerja selain itu golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dapat mempengaruhi.

Untuk menjaga agar perusahaan tidak semena – mena terhadap karyawan maka pemerintah mempunyai standar upah minimum yang dibagi berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang diatur sesuai dengan kebutuhan hidup standar oleh karena itu setiap daerah kabupaten pasti menerapkan jumlah upah yang berbeda dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Bagi pengusaha terdapat hak untuk melakukan melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Pengusaha juga berhak untuk tidak membayar upah pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Untuk waktu kerja tertentu jika ada pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan waktu tertentu.

Ada beberapa keadaan dimana pekerja/karyawan tidak bekerja tetapi gajinya harus dipenuhi, adapun keadaan itu diantaranya :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan,

d. mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, uami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

f. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;

g. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

h. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuanpengusaha; dan

j. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Dalam memberikan upah untuk keadaan tertentu tentunya mempunyai batas waktu, pemerintah menetapkannya berupa untuk yang sakit untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan untuk keadaan pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari, menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari, mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

Jika pengusaha sengaja atau lalai membayaran upah maka dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya atau upah buruh harus diutamakan dari segala kewajiban lainnya. Untuk tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja akan menjadi kadaluwarsa atau tidak dapat dituntut lagi setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Kesejahteraan

Seorang buruh/karyawan/pekerja mempunyai hak untuk dijamin kesejahteraannya oleh pengusaha, selama ini jaminan yang diberikan dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja. Pemberian jaminan kesejahteraan dilaksanakan oleh perusahaan, pemberian jaminan sosial oleh pengusaha tidak dijamin oleh pemerintah karena jaminan sosial diberikan berdasarkan kemampuan suatu perusahaan, pemerintah hanya membuat standar pemberian jaminan sosial.

Dalam suatu perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan karyawan maka perusahaan dapat membentuk koperasi buruh/karyawan. Koperasi ini merupakan suatu kegiatan yang positif dimana lewat koperasi karyawan/buruh dapat meningkatkan kebersamaan dan dapat juga menambah tanggung jawab taerhadap jalannya roda perusahaan.

Uang Pesangon, Penghargaan Kerja dan Uang Penggantian Hak

Uang pesangon timbul dari adanya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah momok yang ditakuti oleh tiap buruh/kerja, pemutusan hubungan kerja sebenarnya tidak sewenang – wenang di lakukan oleh perusahaan, ada beberapa keadaan perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu :

a. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus,

b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. Pekerja/buruh menikah;

e. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Alasan yang diperbolehkan untuk pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh adalah jika pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

a. upah pokok,

b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Jika penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Sedang untuk upah yang dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Untuk pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya, pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali, pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangundangan dan pekerja/buruh meninggal dunia tidak memerlukan proses yang lebih sulit dari pemutusan hubungan kerja karena pailit atau karena keadaan dimana pekerja dipecat.

Untuk menghitung uang pesangon dapat dilakukan sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Sedangkan untuk Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan yaitu :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

Untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi :

cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur,
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja,
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Jika pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;

b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;

c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana. Tetapi apabila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. Jika dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja berhak mendapat uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak.

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Untuk pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak adapun syarat mengundurkan diri adalah :

mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.

C.2 KEWAJIBAN KARYAWAN

Jika memperhatikan UU Tenaga Kerja sangat sedikit ditemukan hal mengatur tentang kewajiban para pekerja/karyawan tetapi sebaliknya lebih banyak mengatur kewajiban pengusaha, seharusnya sebagai sebuah undang harus dapat menampung segala kepentingan baik pihak pengusaha, pekerja dan pihak lain, hanya ada satu kewajiban buruh yang dapat ditemukan yaitu pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada da-lam perjanjian kerja bersama. Sepantasnya Undang – undang Tenaga Kerja diganti nama menjadi Undang - undang Kewajiban Pengusaha atau Undang – undang Hak Pekerja. Kewajiban pekerja untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerja tidak diatur, mungkin UU ini menganggap pekerja/buruh ini adalah anak kecil yang perlu dilindungi, akhirnya pekerja/buruh banyak yang manja dan sedikit – sedikit demo/unjuk rasa.

Tips dan Trik Seputar Berkontrak

2008-01-15T23:50:00.000-08:00

Tips dan Trik seputar Berkontrak :

Baca dengan seksama kontrak terlebih dahulu
Lihat dan Perhatikan tiap isi/klausula dalam kontrak
Pahami setiap isi kontrak dan jika ada kata yang tidak dimengerti minta penjelasan yang detail
Jangan menandatangani kontrak yang belum lengkap secara keseluruhan apalagi formulir kontrak yang kosong.
Sesuaikan/cocokkan semua bagian-bagian dalam isi kontrak apakah semuanya berhubungan dengan tujuan dibuatnya kontrak mulai dari Judul, Pembukaan; Pihak-pihak; Latar belakang kesepakatan (Recital); Isi; Penutupan.
Lihat Penanggalan dalam kontrak apakah memang dapat dilaksanakan atau tidak
Perhatikan choice of law (pilihan hukum) untuk kontrak bisnis internasional apabila terjadi conflict of law apakah sudah sesuai atau atau belum (baca choice of law dalam artikel)
Lihat isi kontrak apakah sudah memenuhi semua unsur keinginan yang diharapkan
Lihat secara detail isi kontrak apakah ada klausula yang memberatkan atau tidak
Perhatikan sistem yang dipakai dalam kontrak
Sering kontrak dibuat dengan kata-kata yang sulit dipahami dan dibuat dalam tulisan kecil-kecil, (klausul baku) sehingga kesepakatan tersebut terjadi pada saat pihak penanda tangan kontrak hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian
Lihat apakah pihak-ppihak dalam kontrak cakap dalam melakukan penandatangan kontrak
Jangan pernah memaksa orang untuk menandatangani suatu kontrak karena hukumnya haram atau kontrak bisa batal/tidak sah
Bila perlu telusuri sebelumnya track record dari pihak rekan kontrak
Periksa identitas para pihak yang tertera dalam kontrak dengan kenyataan yang sebenarnya
Periksa apakah ada klausula yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti yang secara sengaja dilakukan.
Untuk kontrak/perjanjian kerja perhatikan apakah sudah memuat unsur unsur :

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Tempat pekerjaan;

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Untuk kontrak baku jika menemui isi/klausula dibawah jangan menandatangani kontrak atau jika anda tetap ingin menandatangani berpikirlah 2 kali :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Untuk kontrak besar ikuti/awasi tiap tahapan dibawah ini :

1. Prakontrak

a. Negosiasi;

b. Memorandum of Undersatnding (MoU);

c. Studi kelayakan;

d. Negosiasi (lanjutan).

2. Kontrak

a. Penulisan naskah awal;

b. Perbaikan naskah;

c. Penulisan naskah akhir;

d. Penandatanganan.

3. Pascakontrak

a. Pelaksanaan;

b. Penafsiran;

c. Penyelesaian sengketa.

Kontrak Production Sharing

2008-01-15T23:40:00.000-08:00

Kontrak Production Sharing

Oleh RACHMAD BACAKORAN

Mencermati Kontrak Production Sharing Dengan meningkatnya harga minyak dunia yang sempat mendekati 100 dolar AS per barrel, pemerintah berencana mengalihkan sebagian penggunaan premium yang bersubsidi ke bensin yang beroktan tinggi (RON 90) dan Pertamax. Di jalan-jalan protokol kota besar nantinya tidak disediakan premium bagi mobil pribadi, sehingga mereka terpaksa harus membeli bensin dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian pemerintah berharap subsidi BBM bisa ditekan. Artinya, sebagian beban kenaikan harga minyak dunia dilimpahkan kepada masyarakat. Pemilik mobil pribadi harus rela merogoh kocek lebih dalam. Itulah inti burden sharing atau bagi-bagi beban. Bukankah itu berarti harga bensin dinaikan secara implisit? Pembagian beban, apakah secara eksplisit melalui kenaikan harga maupun secara implisit dengan mengurangi pasokan BBM bersubsidi bukanlah hal yang baru. Setiap kali posisi fiskal terancam oleh kenaikan harga minyak dunia, pemerintah selalu mengambil jalan pintas seperti ini. Ada pertanyaan yang selalu menggelitik setiap kali pemerintah melakukannya; adakah jalan lain? Ada, dan itu selalu gagal dilakukan. Jalan lain tersebut adalah peningkatan produksi minyak bumi dan penurunan ongkos produksi. Selama sembilan tahun terakhir, praktis produksi minyak bumi Indonesia terus-menerus mengalami penurunan dari 1,6 juta barel per hari menjadi hanya 910 ribu barel. Kalau saja produksi bisa digenjot lagi ke 1,2 juta barel niscaya kita tak perlu kerepotan menaikan harga. Dan itu sangat mungkin dilakukan dalam jangka dekat ini kalau sumur tua (brown field) diaktifkan kembali. Salah satu kegagalan terbesar pemerintah adalah pemanfaatan potensi brown field yang begitu saja ditelantarkan. Hal lain yang gagal dilakukan adalah menekan ongkos produksi. Melalui production sharing contract (KPS) seluruh biaya operasional dan investasi dibebankan kepada pemerintah dan disebut sebagai cost recovery. Anehnya, dari tahun ke tahun cost recovery selalu meningkat sementara jumlah yang diproduksi cenderung menurun. Suatu hal yang sama sekali tak masuk logika. Apa masalahnya? Temuan BPKP dan BPK menunjukkan negara dirugikan sebesar Rp 18,07 triliun rupiah akibat penggelembungan dalam cost recovery. Sebagian besar penggelembungan timbul karena lemahnya pengawasan yang mengakibatkan pengeluaran perusahaan di luar batas kewajaran. Teman saya di BP Migas malah berseloroh bahwa biaya orang kentut saja dimasukan kedalam komponen cost recovery. Production sharing contract (PSC/KPS) merupakan skema kontrak yang lazim dalam ekonomi syariah disebut sebagai mudharabah. Dalam kontrak ini, bagi hasil dilakukan setelah seluruh komponen biaya diperhitungkan. Masalah utama dalam kontrak seperti ini adalah dalam menentukan kewajaran biaya produksi. Mudharabah akan memenuhi prinsip keadilan apabila produksi dilakukan dengan metoda yang paling efisien dan dengan demikian biaya dapat ditekan sampai serendah mungkin. Setiap penggelembungan biaya di atas biaya yang paling efisien akan merugikan salah satu pihak dan merupakan suatu bentuk pencurian. Terdapat dua syarat utama untuk bisa tercapainya efisiensi dan tercegahnya penggelembungan. Pertama, pelaksana kontrak harus mengaplikasikan teknologi atau metoda produksi yang paling efisien. Penggunaan teknologi yang tidak efisien akan merugikan kedua belah pihak karena mengurangi potensi keuntungan yang dibagihasilkan. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas kewajaran pembebanan biaya. Biasanya, penghitungan kewajaran dilakukan dengan benchmarking terhadap perusahaan sejenis yang paling efisien. Benchmarking menjadi sulit manakala teknologi yang digunakan bukan yang paling efisien. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit menentukan tingkat kewajaran biaya. Syarat kedua adalah keterbukaan dalam pencatatan keuangan sehingga pemberi kontrak dapat melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksana kontrak. Dalam setiap komponen pembiayaan harus ditentukan satuan biaya maksimal, standard harga dan standard pemakaian faktor produksi. Di luar itu, segala biaya yang timbul bukan merupakan komponen yang bisa dibebankan kepada kontrak. Dalam laporan BPK yang diungkapkan kepada publik sangat jelas bahwa kedua syarat ini tidak terpenuhi. Unit cost di masing-masing PSC bisa berbeda sampai 50 persen. Standard biaya juga belum ditentukan sehingga tampak pengenaan biaya yang sangat serampangan. Selain itu, sistem pelaporan keuangan juga sangat jauh di bawah standard sehingga sangat menyulitkan pelaksanaan audit. Intinya, dalam kontrak mudharabah masalah ketidaksempurnaan dalam informasi keuangan dan tata laksana produksi merupakan masalah klasik yang harus bisa dipecahkan untuk mencapai keadilan bagi hasil. Hal ini menjadi sangat sulit untuk dicapai manakala kontraktor dapat dengan leluasa membebankan biaya di luar batas kewajaran. Hal itu biasa terjadi dalam lingkungan yang korup dan penegakan hukum yang lemah. Amanah memang merupakan kata-kata yang sering ditebarkan oleh para pendakwah, tetapi juga merupakan hal yang sangat langka diterapkan di negeri ini. Dibutuhkan sebuah rezim yang bersih untuk melaksanakan kontrak bisnis yang sesuai dengan syariah.

sumber :

www.rachmadindependent.blogspot.com

atau http://rachmadindependent.blogspot.com

Klausula Baku dalam Kontrak Baku

2008-01-15T23:31:00.001-08:00

Klausula Baku dalam Kontrak Baku

oleh sihar roni sirait

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata[1] :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Beberapa ahli telah mencoba memberikan rumusan perjanjian baku, Hondius merumuskan :

”Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”.

Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :

· Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

· Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

· Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan contract model.

Walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, dewasa ini sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar/standard contract.Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-bentuk formulir.

Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis sebagai contoh dapat ditemukan perjanjian baku seperti dalam perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian penitipan barang, perjanjian antara konsumen dengan PT. Telkom, perjanjian antara konsumen dengan PDAM, perjanjian antara pemilik hotel dengan konsumen, perjanjian antara konsumen dengan perusahaan chemical laundry, dsb.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUHPerdata, anatara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. adanya kata sepakat;

2. adanya kecakapan;

3. terdapat objek tertentu;

4. terdapat klausa yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. bebas membuat jenis perjanjian apa pun;

2. bebas mengatur isinya;

3. bebas mengatur bentuknya.

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Timbul pertanyaan apakah perjanjian baku memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUHPerdata? Mengenai hal ini terdapat 1 (satu) pendapat:

1. perjanjian baku tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;

2. perjanjian baku memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Seperti telah diuraikan, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “take it or leave it contract”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.

Memperhatikan keadaan demikian, banyak isi perjanjian baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana diketahui lazimnya syarat-syarat dalam perjanjian baku adalah mengenai:

1. cara mengakhiri perjanjian;

2. cara memperpanjang berlakunya perjanjian;

3. cara penyelesaian sengketa;

4. klausula eksonerasi.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (exoneratie klausule exemption clausule) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan mengenai klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil yang diletakkan secara samar atau letaknya ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan oleh pembaca dokumen perjanjian tersebut, sehingga saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya, yang membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.

Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari itikad pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.

PEMAHAMAN TENTANG K O N T R A K (Dimensi Nasional dan Internasional)

2008-01-13T03:19:00.000-08:00

Oleh;Imran Nating, SH.

Pendahuluan

Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.
Kontrak dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian.
Paradigma baru hukum kontrak timbul dari dua dalil di bawah ini:
“setiap perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah (geoorloofd); dan setiap perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas adalah adil dan memerlukan sanksi undang-undang.
Pada abad sembilan belas hukum kontrak klasik secara mendasar terbentuk. Terbentuknya teori ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai substantive justice. Para hakim dan sarjana hukum di Inggris dan Amerika Serikat kemudian menolak kepercayaan yang telah berlangsung lama mengenai justifikasi kewajiban kontraktual yang diderivasi dari inherent justice atau fairnes of an exchange. Mereka kemudian mengatakan bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of the wills) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.
Pada abad sembilan belas tersebut, para teoretikus hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (individual choice) tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, dan kebebasan tersebut menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu.
Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan. Di sini muncul adagium summun jus summa injuria (hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti justum pretum laesio enomis (harga yang adil dapat berarti kerugian terbesar) atau penyalahgunaan hak, tidak memiliki tempat dalam doktrin ini. Apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian disebabkan kesalahannya sendiri, harus memikulnya sendiri karena ia menerima kewajiban itu secara sukarela (volenti non fit injuria), harus dipenuhi meskipun orang itu mengalami kerugian, perjanjian tetap berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.
Pradigma baru dengan kecenderungan ekonomi liberal laissez faire di mana isi kontrak ditentukan oleh konsensus ini banyak merubah konsep hukum kontrak yang telah ada sebelumnya. Kontrak dalam sistem hukum barat dipandang sebagai perangkat konsep dasar dan doktrin yang memberikan effect terhadap perjanjian sukarela sesuai dengan maksud para pihak. Konsep ini mengadaptasi perkembangan situasi ekonomi baru pada abad sembilan belas.

Dalam paradigma baru ini, dalam kontrak timbul dua aspek: pertama, kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan suatu kontrak. Kedua, kontrak tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan, karena pihak secara bebas dan tidak ada pembatasan dalam mengadakan kontrak.

Pengertian
Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.
Dalam black’s law dictionary disebutkan:
“Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing”.

Dengan demikian maka dalam kontrak mengandung unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci di atas, secara tegas memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan pernyataan sepihak.

Akhirnya secara singkat dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak.

Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “perjanjian”. Meskipun demikian, apa yang dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, dalam bahasa Inggris tidak selalu sepadan dengan contract.
Istilah contract digunakan dalam kerangka hukum nasional atau internasional yang bersifat perdata. Dalam kerangka hukum internasional publik, yang kita sebut “perjanjian”, dalam bahasa Inggris seringkali disebut treaty atau kadang-kadang juga covenant. Sejauh yang dapat kita ketahui, tidak pernah ada dua pihak swasta atau lebih membuat treaty atau covenant, sebaliknya, tidak pernah terekam dua negara yang diwakili oleh pemerintah masing-masing membuat suatu contract.

Kontrak Dalam Sistem Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang – undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral maupun universal, yang dimaksudkan demikian. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat.

Dalam dunia bisnis, jenis hukum privat merupakan pilihan yang paling populer. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara. Beberapa alasan yang mengakibatkan penggunaan seperti adalah: pertama; berubahnya orientasi masyarakat dunia setelah Perang Dunia II ke arah pembangunan ekonomi global. Kedua; pesatnya pertumbuhan kebijakan, bentuk dan materi transaksi bisnis internasional. Ketiga; kurang lengkapnya materi hukum publik (sistem perundang-undangan) berkaitan dengan variasi bentuk dan materi transaksi.
Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Pengetahuan ini sama pentingnya dengan mengecek latar belakang calon mitra masing-masing, karena dua alasan. Pertama, hukum di kedua negara akan menentukan aspek tertentu dalam hubungan kontraktual. Kedua, hukum di salah satu negara mungkin lebih menguntungkan dari pada di negara lain.

Setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menjalin kontrak lintas negara, masyarakat internasional mulai mengadopsi sitem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Tujuan dari pengadopsian hukum internasional yang seragam adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan transaksi lintas batas negara menjadi subjek seperangkat peraturan yang sama, tidak peduli bahwa hukum yang berlaku di negaranya masing-masing berbeda.

Secara umum sangatlah tidak bijaksana mendasarkan persyaratan kontrak pada hukum, bahkan hukum internasioanal sekalipun.
Penerapan hukum internasional untuk menafsirkan sebuah kontrak bisa mengarah pada hasil yang tidak diduga dan tidak diinginkan.

Misalnya, dalam suatu kontrak jual beli internasional, penjual gagal memenuhi batas waktu pengiriman yang ditetapkan. Kemudian pembeli menuntut penjual karena kegagalan memenuhi batas waktu pengiriman satu bulan. Di negara pembeli, kontrak tersebut mungkin dianggap tidak valid karena ada persyaratan penting yang tidak dimasukkan. Tetapi jika di pengadilan menerapkan hukum internasional, berdasarkan praktek yang biasa berjalan dalam industri tersebut mungkin akan menetapkan dua bulan sebagai waktu penyerahan yang masuk akal sehingga mungkin bisa menegakkan kontrak tersebut.

Untuk menghindari hasil yang tidak menyenangkan dan di duga, ketika melakukan kontrak dengan pihak negara lain, harus didefinisikan dengan tepat hak dan kewajiban dalam kontrak tertulis. Kontrak harus menyatakan secara jelas persyaratan-persyaratannya sehingga kedua pihak akan memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diterima.
Kontrak yang dikonsep dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya berbeda mencapai pemahaman bersama dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Semua pihak yang menjalin kontrak hadir dengan ekspektasi masing-masing, yang pada gilirannya mewarnai pemahaman mereka terhadap persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak. Sesuatu yang masuk akal bagi satu pihak, mungkin tidak bisa diterima akal pihak lain, hal mana perlu di bicarakan bersama sehingga muncul pemahaman yang sama. Hal ini merupakan elemen penting dalam pembuatan sebuah kontrak agar bisa dijalankan dan ditegakkan.

Kontrak yang mencerminkan ekspektasi budaya masing-masing pihak kemungkinan besar bisa dijalankan secara memuaskan bagi kedua pihak. Pemahaman bersama tidak sekedar berarti bahwa masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya sebelum membubuhkan tanda tangan, tetapi pihak-pihak tersebut harus memiliki kesepakatan yang tuntas mengenai hak dan kewajiban. Persengketaan biasanya muncul ketika salah satu pihak menafsirkan hak dan kewajiban dengan cara yang berbeda dengan pihak lain.

Ada kecenderungan hukum di banyak negara -dan sudah pasti pada gilirannya hukum internasional di antara berbagai negara- untuk mengakui kontrak sebagai basis transaksi bisnis, meskipun kontrak tersebut tidak mencakup seluruh persyaratan yang esensial. Jika muncul persengketaan dan ternyata persyaratan yang esensial tersebut ada yang tidak tercakup, atau tidak jelas maksud dari masing-masing pihak, bisa didasarkan pada praktek perdagangan atau keuangan yang sudah biasa dilakukan.
Pada dasarnya, hakim, arbitrator, pembuat peraturan, dan pembuat hukum lebih menyukai kesepakatan bisnis yang dibuat berdasarkan kebiasaan praktek bisnis. Ada anggapan apabila individu atau konsumen berada dalam payung adat istiadat berbisnis, mereka lebih terlindungi dari kesepakatan yang merugikan akibat kontrak yang dibuatnya tidak mencantumkan seluruh persyaratan esensial. Tetapi untuk amannya, setiap kali melakukan transaksi jangan mendasarkan pada kontrak kebiasaan semata tetapi harus selalu menyatakan maksud dalam persyaratan yang jelas dan tertulis.

Sistem Hukum

Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal ada lima sistem hukum, yaitu; Civil law, common law, socialis law, islamic law dan sistem hukum adat, tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah dua, yaitu sistem hukum civil law dan common law.

Dalam pembentukan kontrak, terdapat perbedaan antara common law dan civil law. Akibat perbedaan ini sangat mempengaruhi dalam penyusunan ketentuan kontrak internasional.

Sehubungan dengan perbedaan dalam sistem hukum tersebut, maka kemudian dalam rangka merancang suatu kontrak atau pembuatan suatu konsep perjanjian pun dengan sendirinya mengacu pada sistem hukum yang dianut. Namun zaman terus bergerak, dan tiba saatnya era globalisasi yang juga mau tidak mau mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan, apabila terjadi perjumpaan antara sistem hukum yang berlainan.

Common Law

Dalam pembuatan kontrak di sistem common law, para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati persyaratan yang diinginkan, sepanjang persyaratan tersebut tidak melanggar kebijakan publik ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika ada persyaratan tertentu yang tidak tercakup, hak dan kewajiban yang wajar akan diterapkan diambil dari ketetapan hukum yang ada atau praktek bisnis yang biasa dijalankan oleh para pihak atau industri. Biasanya kerugian di ukur dengan “lost benefit of the bargain” (manfaat/keuntungan yang harus di dapat yang hilang).
Peraturan ini memberi kesempatan kepada satu pihak untuk menggugat kerugian sejumlah manfaat yang bisa dibuktikan yang akan diperoleh pihak tersebut jika pihak lain tidak melanggar kontrak. Di kebanyakan jurisdiksi, salah satu pihak diminta untuk membayar ganti rugi akibat pelanggaran, yang dikenal sebagai konsekuensi kerugian.

Kontrak menurut sistem hukum common law, memiliki unsur sebagai berikut:
Unsur bargain dalam kontrak common law dapat memiliki sifat memaksa. Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran mengenai bargain , dalam hubungannya dengan konsep penawaran (offer)dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perjanjian dan merupakan sumber dari hak yang timbul dari suatu kontrak. Penawaran dalam konteks ini tidak lebih adalah sebuah transaksi di mana para pihak setuju untuk melakukan pertukaran barang-barang, tindakan-tindakan, atau janji-janji antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena itu, maka ukuran dari pengadilan terhadap perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan penyatuan pemikiran dari para pihak, ditambah dengan sumber dari kewajiban mereka, dan kemudian memandang ke arah manifestasi eksternal dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pengertian penawaran merupakan suatu kunci yang digunakan untuk lebih mengerti tentang penerapan aturan-aturan common law mengenai kontrak.

Suatu proses transaksi yang biasa disebut dengan istilah offer and acceptance, yang ketika diterima oleh pihak lainnya akan memberikan akibat hukum dalam kontrak. Dalam perjanjian sering ditemukan, di mana satu pihak tidak dapat menyusun fakta-fakta ke dalam suatu offer yang dibuat oleh pihak lainnya yang telah diterima sebagai acceptance oleh pihak tersebut. Karena penawaran dan penerimaan adalah hal yang fundamental, maka dalam sistem common law, sangat diragukan apakah suatu pertukaran offer (cross-offer) itu dapat dianggap sebagai kontrak.
Berdasarkan sistem common law, pada saat suatu kontrak
dibuat, saat itulah hak dan kewajiban para pihak muncul, hal yang demikian itu diatur dalam statute. Karena bisa saja terjadi suatu kontrak yang dibuat berdasarkan keinginan dari para pihak dan pada saat yang sama juga kontrak tersebut tidak ada. Hal ini disebabkan karena aturan mengenai acceptance dan revocation ini memiliki akibat-akibat yang berbeda pada setiap pihak.

Dasar hukum yang terdapat dalam suatu kontrak adalah adanya unsur penawaran yang kalau sudah diterima, menjadi bersifat memaksa, bukan karena adanya janji-janji yang dibuat oleh para pihak. Aturan dalam sistem common law tidak akan memaksakan berlakunya suatu janji demi kepentingan salah satu pihak kecuali ia telah memberikan sesuatu yang mempunyai nilai hukum sebagai imbalan untuk perbuatan janji tersebut. Hukum tidak membuat persyaratan dalam hal adanya suatu kesamaan nilai yang adil. Prasyarat atas kemampuan memaksa ini dikenal dengan istilah consideration . Consideration adalah isyarat, tanda dan merupakan simbol dari suatu penawaran. Tidak ada definisi dan penjelasan yang memuaskan dari sistem common law mengenai konsep ini. Hal demikian ini telah di mengerti atas dasar pengalaman.

Kemampuan termasuk sebagai syarat tentang, apakah para pihak yang masuk dalam perjanjian memiliki kekuasaan. Suatu kontrak yang dibuat tanpa adanya kekuasaan untuk melakukan hal tersebut dianggap tidak berlaku.
Sebagai illustrasi dapat diuraikan putusan pengadilan dalam Quality Motors, Inc. V. Hays di mana memutuskan bahwa kontrak tidak sah karena dilakukan oleh individu yang belum dewasa, walaupun transaksi dilakukan oleh melalui orang lain yang telah dewasa, dan surat jual belinya di sahkan oleh notaris.

Dalam kasus ini terlihat bahwa pengadilan menerapkan secara tegas dan kaku ketentuan umur untuk seseorang dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun jual beli akhirnya dilakukan oleh orang dewasa, namun fakta menunjukkan ternyata hal tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melanggar ketentuan kontrak, akhirnya pengadilan membatalkan ketentuan kontrak tersebut.

Civil law

Kebanyakan negara yang tidak menerapkan common law memiliki sistem civil law. Civil law ditandai oleh kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh dan sistematis, yang dikenal sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspek kehidupan.

Teori mengatakan bahwa civil law berpusat pada undang-undang dan peraturan. Undang-Undang menjadi pusat utama dari civil law, atau dianggap sebagai jantung civil law . Namun dalam perkembangannya civil law juga telah menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum.
Di banyak hukum dalam sistem civil law tidak tersedia peraturan untuk menghitung kerugian karena pelanggaran kontrak. Standar mengenai penghitungan kerugian ini masih tetap belum jelas di banyak negara dengan civil law. Meskipun demikian pengadilan di negara-negara ini cenderung memutuskan untuk menghukum pihak yang salah tidak dengan uang, tetapi dengan pelaksanaan tindakan kontrak tertentu.
Keputusan pengadilan ini mengisyaratkan salah satu pihak untuk menjalankan tindakan tertentu yang dimandatkan oleh pengadilan, seperti mengembalikan hak milik atau mengembalikan pembayaran. Banyak sistem dari civil law memiliki mekanisme penegakan dan pamantauan agar penegakan bisa dijalankan secara efektif.
Unsur kontrak dalam civil law sistem terdiri dari empat unsur, sebagai berikut:

Kapasitas Para Pihak

Kebebasan kehendak sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan seseorang yang terlibat dalam perjanjian. Kemampuan ini sangat menentukan untuk melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas yang dimaksudkan dalam civil law antara lain ditentukan individu menurut umur seseorang. Di Indonesia, Philipina, dan Jepang yang dianggap telah mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu kontrak harus telah berumur 21 tahun.
Civil Code Perancis yang merefleksikan pemikiran modern, menyatakan bahwa kehendak individu yang bebas adalah sumber dari sistem hukum, yang meliputi hak dan kewajiban. Namun kebebasan kehendak ini harus sesuai dengan hukum tertulis, yaitu hukum perdata.
Di Indonesia, Jepang, Iran dan Philipina, di mana perusahaan sebagai subjek hukum dapat melakukan kontrak melalui pengurus perusahaan. Di Indonesia pengurus perusahaan terdiri dari anggota direksi dan komisaris. Dalam melakukan kegiatannya, maka anggota direksi harus memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, yang memberikan kepadanya kapasitas dalam melakukan penandatanganan kontrak dan tindakan hukum lainnya. Hal inilah yang dikatakan dalam civil law merupakan the code granted them full capacity.

Kebebasan Kehendak Dasar Dari Kesepakatan

Kebebasan kehendak yang menjadi dasar suatu kesepakatan, agar dianggap berlaku efektif harus tidak dipengaruhi oleh paksaan (dures), kesalahan (mistake), dan penipuan(fraud).
Berkenaan dengan kebebasan kehendak, pengadilan di Perancis menerapkan ketentuan civil Code sangat kaku, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam kenyataan sehari-hari, walaupun yang dianggap mampu melaksanakan kebebasan kehendak ada pada orang yang sudah dewasa, namun diantara mereka tidak boleh membuat kebebasan kehendak, yang dapat merugikan pihak lain.
Kesepakatan di antara para pihak menjadi dasar terjadinya perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menetukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya
Merujuk pada kesepakatan, terdapat dua syarat di hadapan juristic act, suatu perjanjian dapat diubah menjadi efektif yaitu harus dengan ada antara lain suatu subyek yang pasti.
Sesuatu yang pasti tersebut, dapat berupa hak-hak, pelayanan (jasa), barang-barang yang ada atau akan masuk keberadaannya, selama mereka dapat menentukan. Para pihak, jika perjanjian telah terbentuk tidak mungkin untuk melakukan prestasi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Suatu sebab yang diijinkan (A Premissible Cause)

Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Suatu sebab yang halal adalah syarat terakhir untuk berlakunya suatu perjanjian.
Pasal 1320 ayat 4 jo 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang adalah tidak sah.
Prinsip Pilihan Hukum
Melakukan kontrak bisnis lintas batas negara, para pihak akan dihadapkan dengan pilihan hukum. Dalam penentuan pilihan hukum, dikenal beberapa prinsip dan batas pilihan hukum antara lain sebagai berikut:
a. Partijautonomie
Menurut prinsip ini, para pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar negara, seperti Eropa (Italia, Portugal, Yunani), Eropa Timur (Polandia, Cekoslowakia, Austria), negara-negara Asia-Afrika, termasuk Indonesia dan negara-negara Amerika, khususnya Kanada.
b. Bonafide
Menurut prinsip ini, suatu pilihan hukum harus didasarkan itikad baik (bonafide), yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi (isi perjanjian).
C. Real Connection
Beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/didasarkan kepada hukum yang dipilih.
D Larangan Penyelundupan Hukum
Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum, hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri.
e. Ketertiban Umum
Suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum (orde public) merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum.

Harus Dilakukan Investigasi Tuntas Masalah Kontrak Listrik Swasta

2008-01-13T03:17:00.001-08:00

Harus Dilakukan Investigasi Tuntas Masalah Kontrak Listrik Swasta

Jakarta, Kompas - Demi rasa keadilan bagi publik, Working Group on Power Sector Restructuring mendesak Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan investigasi tuntas. Tujuannya, penyebab masalah penyelewengan dan korupsi dalam kontrak-kontrak listrik swasta yang dibuat prakrisis ekonomi tahun 1997. Hal itu untuk mengurangi kerugian yang kini dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan tertulis Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR) Fabby Tumiwa, Selasa (20/1). Desakan WG-PSR itu terutama menyangkut silang sengketa pembayaran klaim sebesar 261 juta dollar AS kepada Karaha Bodas Company (KBC) karena Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Karaha Bodas.

"Meskipun 26 kontrak listrik swasta telah selesai dinegosiasikan pada akhir Juli 2003, penyelesaiannya hanya sebatas kontraktual atau administrasi belaka. Seharusnya, pemerintah tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah kontrak, tetapi secara lebih serius meneliti perkara penggelembungan nilai proyek, korupsi, dan kolusi," ujar Fabby.

Dalam kontrak itu, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dari sejumlah pejabat-pejabat pemerintah, Pertamina dan PLN. Mereka yang terlibat dalam proyek-proyek listrik swasta, baik yang konvensional maupun geotermal, harus diselidiki sampai di mana tanggung jawabnya.

Sejak tahap awal dikeluarkannya izin beroperasi untuk listrik swasta di Indonesia, sudah timbul potensi kerugian dan menjadi beban yang harus dibayar rakyat Indonesia. Kerugian berupa klaim itu disebabkan oleh penggelembungan nilai proyek, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan alasan beban yang ditimbulkan oleh klaim listrik swasta tersebut, perlu diselidiki keterlibatan setiap orang dalam penyusunan kontrak awal dan harus diungkapkan kepada publik. Jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan, mereka harus mendapat sanksi hukum.

Menyangkut pembayaran klaim KBC, sikap pemerintah harus tegas untuk tidak membayar. Alasan yang dapat dikemukan, pembatalan KBC dilakukan karena adanya krisis ekonomi. Pemerintah juga harus mendukung lewat jalur diplomatik karena AS juga melakukan hal yang sama. (BOY)

Sumber

www.kompas.com

Buruh Kontrak Hanya Untungkan Pengusaha

2008-01-13T03:15:00.000-08:00

Buruh Kontrak Hanya Untungkan Pengusaha

TEMPO Interaktif, Bekasi: Buruh kontrak melalui out sourcing hanya menguntungkan pengusaha. Pengusaha cuma menginginkan enaknya saja di tengah ketidakpastian masa depan buruh.

Ironi sistem kerja ini tengah dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD setempat dalam diskusi panel tentang sistem kerja kontrak di kantor Departemen Sosial Jl. Joyo Martono, Bekasi, Rabu (20/4).

Peserta diskusi selain dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisi D DPRD, juga ada perwakilan buruh.
Berdasarkan data investigasi 2005 yang dihimpun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Bekasi, Serikat Pekerja Nasional Cabang Bekasi, terdapat 11.056 buruh.

Menurut Surip, Koordinator Wilayah Aliansi Buruh Se-Bogor dan Bekasi, 4.946 orang di antaranya buruh berstatus kontrak, 5.730 buruh berstatus tenaga tetap. Padahal, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, malarang adanya diskriminasi terhadap buruh.

"Buruh kontrak dan harian lepas tidak ubahnya pelengkap guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya," ungkap Surip. Runyamnya, hak normatif mereka juga dibedakan.
Misalnya, cuti haid, cuti melahirkan, cuti tahunan, tunjangan kesehatan, pelatihan kerja, tunjangan perumahan, dan lain-lain. "Buruh kontrak sama sekali tidak memperolehnya," ungkap Surip.

Siswanto-Tempo

Sumber : Tempointeraktif.com

RUU Minerba Terganjal – Istilah Kontrak Karya Telah Dihapuskan

2008-01-13T03:13:00.000-08:00

RUU Minerba Terganjal – Istilah Kontrak Karya Telah Dihapuskan

JAKARTA-KOMPAS – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang sudah berjalan dua setengah tahun terganjal pada aturan peralihan. Pemerintah dan DPR masih berbeda pendapat tentang penerapan undang-undang baru tersebut terhadap kontrak pertambangan yang telah ada.

Ketua Pansus RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) Agusman Effendi, Kamis (4/10), mengemukakan, legislatif dan wakil pemerintah tidak berhasil menemukan kata sepakat di level Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi.

"Akhirnya diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Panitia Khusus untuk dibahas antara pimpinan panitia kerja dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami menunggu standing point pemerintah terhadap aturan peralihan, " ujarnya.

RUU Mineral dan Batu Bara yang diajukan oleh pemerintah mulai dibahasa di DPR bulan Mei 2005. RUU ini akan menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Secara substansi, aturan peralihan menjembatani masa transisi pelaksanaan pertambangan mengacu pada undang-undang lama dan baru.

Fraksi-fraksi di DPR terpecah pendapatnya atas peraturan peralihan ini. Dari sisi waktu peralihan, usulan yang muncul adalah masa 2-5 tahun bagi kontrak-kontrak pertambangan yang sudah berjalan untuk menyesuaikan dengan UU baru.

"Kapan waktunya semua perusahaan tambang harus mengikuti UU baru, ini yang belum sepakat. Pemerintah inginnya aturan lama yang dipakai dalam kontrak karya yang telah ada biarkan berjalan sampai habis masanya, baru kemudian mengikuti UU baru, " kata Direktur pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara MS Marpaung.

Dalam RUU Mineral dan Batu Bara ini, istilah kontrak karya telah dihapuskan dan diganti dengan izin. Masa berlaku izin usaha pertambangan hanya 20 tahun, lebih singkat dibandingkan dengan kontrak karya yang berlaku 30 tahun. Selain itu, luas wilayah pertambangan juga dibatasi.

Ada sejumlah aturan baru yang tidak diatur kontrak karya, seperti kewajiban mengolah mineral di dalam negeri dengan mendirikan pabrik peleburan. DPR dan pemerintah juga sepakat memperbaiki porsi royalti pemerintah.

RPP Panas Bumi

Secara terpisah, seusai Rapat Kabinet Terbatas di Istana Presiden kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah masih membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Panas Bumi

"Dalam RPP itu akan diatur bagaimana roadmap pengembangan untuk investasi tambang panas bumi, penentuan wilayah kerja, dan pemberian izin usaha pertambangan. Nantinya, untuk investasi panas bumi tidak diikat dengan kontrak, namun dengan izin yang diberikan pada investor panas bumi,", ujar Purnomo.

Ditanya soal pengembangan 15 wilayah kerja panas bumi. Purnomo menyatakan hal itu belum bisa dilaksanakan jika PP-nya belum selesai. (DOT/HAR)

Sumber

http://www.w3.org/1999/xhtml

Civil Law and Common Law Convergence: Metode Kerjasama Mutualistik Bagi Hotel dan Biro Perjalanan Wisata

2008-01-13T03:11:00.000-08:00

Welcome to Bali Tourism Watch

Civil Law and Common Law Convergence: Metode Kerjasama Mutualistik Bagi Hotel dan Biro Perjalanan Wisata

March 14, 2007 at 6:45 am

Oleh Made Sudiarta,S.S, M. Par

(Staf Pengajar pada Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali)

1.Pendahuluan

Pariwisata di Indonesia termasuk di Bali sejak terjadinya peristiwa memilukan ‘Bom Bali’ di Kuta telah membawa berbagai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Tragisnya, sebagian besar hotel mengalami ‘almost zero rate’ atau mengalami tingkat hunian yang sangat rendah. Permasalahan tersebut berdampak begitu besar bagi kalangan hotelier dan industri-industri pendukung pariwisata, terjadi PHK, re-scheduling employs, dan kebijakan lainnya.

Pada umumnya, sebagian hotel di Bali mengandalkan kerjasama yang saling menguntungkan antara hotel dengan travel agency atau Biro Perjalanan Wisata. Kerjasama ini diikat dengan sebuah kontrak kerjasama yang di kalangan perhotelan disebut room contract rate. Dari room contract rate inilah masing-masing pihak memperoleh hasil yang bernilai ekonomi. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas atau dianalisis dari perspektif hukum bisnis pariwisata. Untuk menganalisa atau mengkaji lebih ilmiah maka diperlukan identifikasi permasalahan yang jelas. Dalam Kajian tentang Civil law and Common Law convergence ini, maka perlu dilihat tiga hal mendasar yang terkait, yaitu:

1.Tradisi hokum yang diterapkan dalam kontrak kerjasama antara pihak hotel (hotelier) dengan Travel agent,

2.Elemen – elemen yang tertera pada kontrak kerjasama dan pertimbangan – pertimbangan dari elemen yang disepakati dalam kerjasama tersebut , dan

3.Realisasi operasional dari kontrak kerjasama antara hotelier dengan travel agent.

Dari pendekatan teori, pada kontrak kerjasama yang digunakan pada bisnis pariwisata seperti di perhotelan memiliki relevansi atau ada koherensi dengan beberapa teori hukum baik yang secara praktis digunakan maupun yang hanya menjadi landasan teori hukum saja. Masalah kontrak kerjasama adalah merupakan suatu kesepakatan yang didasari atas berbagai pertimbangan oleh kedua belah pihak. Di Indonesia pada umumnya aplikasi hukum yang diterapkan pada hukum kepariwisataan adalah menggunakan tradisi hukum sipil atau civil law yang merupakan warisan pemerintah Belanda (Wiyasa Putra, dkk : 2001; 21). Jika dikaitkan penerapan tradisi hukum, dalam masalah kontrak sebenarnya digunakan kedua tradisi hukum yaitu common law dan civil law. Pada common law keputusan-keputusan pengadilan dijadikan dasar pembentukan kontrak, sedangkan pada civil law, yang dijadikan dasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Per) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD).

Dalam tradisi common law, syahnya suatu kontrak ditentukan oleh keseriusan proses negosiasi, sedangkan pada civil law ditentukan oleh pernyataan kehendak untuk terikat (expression of will) para pihak (Wiyasa Putra:2001). Proses negosiasi dalam tradisi common law menjadi hal yang sangat penting. Oleh karenanya dalam proses ini seseorang yang terlibat dalam negosiasi hendaknya memiliki keterampilan tentang negosiasi yang baik.

Hukum bisnis dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup berlakunya, yaitu hukum bisnis domestik dan hukum bisnis internasional (Wiyasa Putra:2001;24). Dilihat dari landasan hukumnya, masalah yang terkait dengan hotel dan travel agency telah diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan No 9 Tahun 1990, yang dalam pelaksanaanya diatur lagi terutama yang terkait dengan badan hukum secara terpisah oleh Keputusan Menteri. Badan usaha hotel diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata No KM.94/HK.103/MPPT-87, sedangkan badan hukum yang menyangkut Biro Perjalanan Wisata diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.96/HK. 103/MPPT-87 yang mengatur tentang usaha jasa angkutan wisata termasuk didalamnya Biro Perjalanan Wisata atau travel agency .

Dalam kaitannya dengan perjanjian kontrak kerjasama antara hotel dengan travel agency inipun umumnya kedua belah pihak memberlakukan kedua ruang lingkup ini. Pihak hotel selalu bekerjasama dengan travel agency domestik dan internasional dalam operasionalnya untuk memenuhi target pengisian room occupancy.

Elemen-Elemen Yang Umum Berlaku dalam Kontrak Kerjasama

Kontrak kerjasama antara hotel dan Biro Perjalanan Wisata (BPW) diberlakukan hampir pada sebagian hotel baik hotel kecil maupuan hotel besar di Bali. Kontrak kerjasama seperti ini adalah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan secara terus menerus dan diatur melalui suatu periode masa kontrak. Akan tetapi beberapa item yang tercantum dalam kontrak sisesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak ketika menandatangani kontrak tersebut. Elemen-elemen kontrak yang secara teoritis mencakup sepuluh elemen, tidak secara pasti berlaku di semua hotel. Kesepuluh elemen yang dimaksud adalah judul, tanggal kontrak, para pihak dalam kontrak, pertimbangan, Pengertian, Ruang Lingkup, Transaksi, Pilihan Forum, Penyelesaian Sengketa,Realisasi kontrak.

1.Judul
Dalam kontrak kerjasama ini elemen ‘judul’ nampaknya ditampilkan secara jelas misalnya CONTRACT BETWEEN AN HOTEL & NEW HORIZONS PTY LTD. Judul dalam kotrak dibuat sejelas mungkin untuk memastikan kedua perusahaan yang bekerjasama dan terikat dalam kontrak

2.Tanggal Kontrak

Tanggal kontrak yang tercantum dalam kontrak adalah tertanggal penandatangan kontrak. Tanggal tersebut adalah bertepatan dengan tanggal pada saat pertemuan negosiasi kedua belah pihak. Dalam formulir kontrak, tanggal tertulis tiga kali. Pertama tanggal pada bagian kiri atas, yaitu tanggal penulisan/negosiasi kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dua tanggal dibawah baik pada kiri bawah maupun kanan bawah adalah tanggal saat menandatangani kontrak tetapi penulisan tanggal yang memiliki tujuan yang berbeda-beda ini tidak diberlakukan secara merata bagi setiap hotel.

Selain ketiga tanggal di atas, dalam kontrak ini juga ada tanggal- tanggal yang berfungsi lain disepakati. Tanggal tersebut meliputi

1.Tanggal berlakunya kontrak ( contract validity yaitu kontrak berlaku mulai misalnya tanggal 1 April 2004 hingga 31 Maret 2005).

2.Tanggal pemberlakuan check out time yang khusus
3.Tanggal pemberlakuan Release Date terutama membedakan release date untuk low, high dan peak season yang berkenaan dengan pemberian room allotment.

3. Para Pihak dalam Kontrak
Pada umumnya contract rate hotel yang melibatkan travel agency yang berasal dari negara-negara commonwealth seperti Asutralia, New Zealand, penerapan kontraknya menggunakan menggunakan tradisi common law. Sehingga secara eksplisit tidak menyebut dengan istilah pihak kedua belah pihak secara berkali-kali. Kata ‘both parties’ hanya disebut sekali saja. Penyebutan inipun tidak lebih dominan terkait dengan permasalahan hukumnya tetapi justru permasalah yang menyangkut masalah operasional (masalah amendment) dalam proses pelaksanaan kerjasama. Walaupun secara ekplisit tidak disebutkan para pihak dengan tegas, akan tetapi baik pihak Hotelmaupun pihak BPW tersebut tetap menganggap bahwa kontrak ini adalah milik kedua belah pihak.

4.Pertimbangan
Dari aspek pertimbangan, dalam kontrak ini juga tidak memberi justifikasi secara tertulis. Tetapi segala yang diputuskan secara tertulis dalam kontrak ini sesungguhnya sudah melalui suatu tahapan dan proses. Dalam menempuh tahapan dan proses, sudah pasti didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebagai contoh: kesepakatan dalam memberikan harga untuk room rate berupa single US$ 18.00 Double US$ 18.00 dan Triple US$ 21.00 sudah melalui suatu pertimbangan yang cukup matang. Keberanian pihak hotel memberikan harga yang sangat rendah pada saat itu didasari atas tingkat persaingan pengisian antar . Banyak hotel memberlakukan 2 for 1 contract atau setiap client yang menginap dua malam hanya membayar satu malam saja. Dengan kondisi ini, maka pihak hotel memandang perlu dilakukan kebijakan penyesuaian nilai kontrak dalam menghadapi persaingan yang sudah tidak terbendung lagi.Dengan demikian hal-hal yang bersifat situasional juga menjadi pertimbangan dalam kontrak tersebut . Beberapa item pokok contract rate yang sering menjadi pertimbangan :

1.Contract Validity

Secara umum contract rate validity berlaku untuk satu tahun opersional.Tahun opeasional perusahaan umumnya mulai dari tanggal 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya. Perpanjangan contract rate biasanya dilakukan minimal tiga bulan sebelum masa kontrak berakhir. Apabila akan ada perpanjagan, maka didahului dengan mengadakan proses negosiasi ulang antara kedua belah pihak. Hasil dari negosiasi ulang tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat perpanjangan masa kontrak tahun berikutnya.

2.Currency

Kesepakatan tentang penggunaan currency adalah hal yang cukup penting dalam item yang dibahas dalam kontrak. Adanya penetapan tentang penggunaan currency (mata uang) yang akan digunakan dalam transaksi dari realisasi kontrak pada tahun operasional.Di Bali umumnya digunakan US Dollar. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka pembayaran yang dilakukan oleh pihak travel agency kepada pihak hotel tidak akan mengalami masalah.Biasanya dari pihak hotel setiap bulan mengirim standard rate yang digunakan untuk claim kepada travel agency, karena fluktuasi nilai dollar terhadap rupiah tidak selalu sama untuk periode tertentu. Jadi departemen akunting akan menyampaikan pengumuman kepada pihak travel agency tentang currency ini secara periodik.

3.Room Rates

Kesepakatan tentang room rate dilakukan dengan berbagai pertimbangan antar kedua belah pihak. Bagi pihak hotel, dengan memberikan room rate yang dalam kontrak ini cukup rendah atau tinggi tentunya sudah melalui proses pertimbangan dari kebijakan menejemen hotel.Rendah atau tingginya room rate yang disepakati oleh pihak hotel sudah mempertimbangkan akan prospek bisnis ke depan serta sejarah kerjasama yang telah dilalui. Dari pertimbangan room rate ini hotel berharap agar hotel selalu diberikan dukunga berupa reservasi secara berkelanjutan selama masa kontrak masih berlaku

4.Free night offer

Free night offer pada umumnya berisikan tentang kesepakatan bagi pihak hotel untuk memberikan harga kamar gratis bagi client dari travel agency yang menginap di hotel dalam kurun waktu tertentu, misalnya bagi client yang menginap minimal 10 malam, maka pada malam terakhir diberikan gratis (tidak bayar kamar). Apabila sebagian besar client yang menginap menginap dalam kurn waktu yang cukup lama, umumnya pihak hotel akan rela memberikan free night ini.

5.Preferential check out time

Wisatawan yang menginap, terutama yang berasal dari Australia hampir rata-rata berangkat sore hari karena pesawat menuju Asutralia juga rata-rata sore hari. Oleh karenanya wisatawan Australia lebih sering meminta agar waktu untuk meninggalkan hotel (check out time) sore hari atau malam hari. Kesepakatan ini juga penting bagi hotel, karena pihak hotel agar bisa mengatur alokasi (room assigment) bagi setiap wisatawan yang akan menginap pada saat wisatawan yang lain sudah meninggalkan hotel. Jadi dengan kesepakatan yang jelas ini, pihak hotel berkesempatan untuk mengatur sirkulasi penghunian kamar setiap hari.

6.Extra bed
Ada kalanya wisatawan baru meminta disediakan extra bed setelah tiba di hotel, tetapi adapula yang sejak berada dinegaranya sudah meminta untuk disediakan extra bed. Untuk hal ini travel agency melakukan negosiasi harga yang layak untuk extra bed serta memperhitungkan kelayakan kamar yang bisa diisi extra bed di dalam kamarnya.

7.Charge for refrigerator

Ada sebagian hotel yang menyediakan kulkas, tetapi bentuk persediaannya kulkas yang dalam keadaan kosong. Tetapi ada juga yang menyewa dengan membayar uang tambahan atau extra charge. Permintaan untuk menyediakan kulkas di dalam kamar bisa dilakukan melalui travel agency maupun langsung. Oleh karenanya, dalam kontrak juga dibicarakan agar tidak terjadi over charge atau kelebihan pembayaran.

8.Meal rate

Harga makanan atau meal rate tidak terlalu menjadi perhatian besar bagi travel agency, terutama apabila travel agency tersebut melakukan kerjasam dengan hotel-hotel kecil. Akan tetapi jika bekerjasama dengan hotel besar, maka masalah harga makanan sangat penting, terutama pada model makan prasmanan, atau buffee. Dalam kontrak kerjasama ini untuk meal rate hanya diklasifikasikan pada konteks adanya party, jadi bukan perhitungan ketika makan yang bersifat reguler atau sehari-hari, kecuali bentuknya paket.

9.Brochure support
Kesepakatan tentang brochur support adalah bentuk kesepakatan yang dibuat guna adanya proses timbal balik atas jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Travel agency menyanggupi untuk mempromosikan hotel yang mau memberikan dukungan dana promosi dalam jumlah tertentu (disesuaikan dengan besarnya ruang yang disepakati). Dengan memberi bantuan promosi kepada travel agency maka pihak hotel tidak perlu lagi harus melakukannya sendiri berpromosi ke negara tersebut. Demikian juga pihak travel agency akan secara konsisten malakukan upaya promosi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam item ini.

10.Room Allotment

Allotment of room adalah jatah kamar yang harus diberikan oleh pihak hotel kepada travel agency. Batasan jatah kamar yang harus diberikan disepakati sesuai dengan kemampuan hotel untuk menyediakan secara pasti jatah tersebut. Pemberian jatah tersebut biasanya dibeda-bedakan antara travel yang satu dengan yang lainnya, dan perbedaannya juga pada season yang berlangsung. Pada low season misalnya, jatah kamar diberikan lebih banyak, dan pada high season jatah kamar akan lebih sedikit. Yang perlu di tekankan dalam kesepakatan ini adalah jatah kamar tidak bisa ditolak oleh pihak hotel. Demikian juga pihak hotel memberikan tekanan dengan menggunakan cut date atau release date, dimana pihak travel agency harus sudah memastikan kamar yang dipesan sebagai jatah pada jarak waktu yang ditentukan, khususnya yang masuk katagori sebagai allotment. Jika terjadi keterlambatan pemberitahuan dari pihak travel agency maka pihak hotel punya hak untuk tidak menerima pemesanan kamar yang terkatagori jatah tersebut

11.Special benefits

Special benefit. Maksudnya adalah kesepakatan pihak hotel untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada travel agency. Pemberian khusus ini berupa kebijakan hotel untuk memberikan sesuatu seperti birthay cake, fruit basket, decorated room, free dinner. Semua yang diberikan oleh hotel dalam bentuk special benefit semata-mata diberikan kepada wisatawan yang meminta sesuatu melalui special request. Special benefit ini benar-benar hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak hotel kepada wisatawan.Sedangkan travel agency diuntungkan karena akan bisa menjadi alat promosi untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak menginap di hotel yang memberikan special benefit.

Dengan demikian semua yang telah disepakati disini, merupakan realisasi sistem dalam common law yang mana pertimbangan- pertimbangannya tidak tertulis secara tegas dalam kontrak.

4.1.4. Pengertian

Sebagaimana pada umumnya dalam tradisi civil law bahwa suatu istilah dalam kontrak kerjasama diberi penjabaran makna atau arti dari peristilahan yang digunakan dalam kontrak tersebut. Akan tetapi dalam common law tidak terlalu melihat dari sisi yang demikian. Nampak ada kecenderungan yang berkeinginan praktis dalam common law. Oleh karenanya, dalam commom law walaupun tidak dibuat pengertian-pengertian secara khusus tetapi peristilahan yang digunakan sudah dipahami oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh: penggunaan intilah ‘free dinner’ bukan berarti makan secara bebas, akan tetapi mendapat makan gratis dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Dalam kontrak tidak lagi dijabarkan pengetian dari free dinner tersebut, tetapi langsung diterapkan bahwa setiap masa tinggal tertentu, client secara otomatis mendapat jatah untuk makan malam gratis. Jadi dengan demikian, pengertian-pengertian tidak lagi bahas secara rinci sebagaimana dalam civil law.

5.Ruang Lingkup

Yang dimaksud dengan ruang lingkup disini adalah ruang lingkup yang terkait dengan kontrak tersebut. Secara khusus, ruang lingkup dari kotrak ini meliputi ruang ringkup kerjasama dibidang pelayanan, baik pelayanan reservasi, kedatangan, pelayanan di dalam hotel, sampai pada pelayanan tamu meninggalkan hotel. Ruang lingkup kerjasama ini juga mencakup promosi,system pembayaran atau transaksi bagi kedua belah pihak.

6.Transaksi

Disamping promosi, juga mencakup system pembayaran atau transaksi bagi kedua belah pihak. mekanisme pembayaran atau transaksi juga ditetapkan dalam kerjasama ini, misalnya melalui claim advice, atau Bank transfer, dll.

7.Pilihan Hukum

Dalam kotrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak semua kontrak menyebutkan kemungkinan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa. Sebagian besar permasalahan yang berkenaan dengan perselisihan, kesalah pahaman, serta ketidak sepakatan dalam operasional kontrak ini diselesaikan dengan jalan penyelesaian bersifat privat. Para pihak tidak mengharapkan kerjasama ini menyebabkan masing-masing pihak menemui jalan buntu dalam menyelesaikan persoalan Sekecil apapun masalah yang dihadapi, permasalahan yang terkait dengan kerjasama dengan pihak travel agency diupayakan diselesaikan dengan segera, sehingga tidak berlarut-larut bahkan harus meneylesaikan melalui jalur pengadilan atau hukum.

8.Pilihan Forum

Berbeda halnya dengan pilihan hukum, bahwa forum adalah cara terbaik digunakan menyelesaikan permasalahan. Dalam kontrak ini, walaupun tidak disebut langsung, tetapi dalam realisasinya forum ini selalu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

9. Penyelesaian Sengketa

Dilihat dari elemen penyelesaian sengketa, sebenarnya dalam kerjasama bisnis dengan pihak yang berasal dari kebiasaan menggunakan common law agaknya sangat tidak mengharapkan terjadinya sengketa dalam kerjasama. Justru yang dicari adalah jangan sampai terjadi sengketa dan berupaya menjadi dekat dan akrab dalam berbisnis. Oleh karena demikian, dalam kontrak kerjasama dengan model common law pula tidak dicantumkan mekanisme secara tertulis yang digunakan dalam menyelesaikan setiap sengketa. Akan tetapi secara operasional, setiap permasalahan sebelum menjadi sengketa diselesaikan terlebih dahulu dengan melalui berbagai pertemuan para pihak. Dengan demikian bisa meminimalkan terjadinya sengketa dalam realisasi kerjasama bagi kedua pihak.

10.Realisasi Kontrak

Setiap kontrak kerjasama yang dibuat oleh hotel tidak sebatas konsep belaka, melainkan untuk kepentingan operasional,memberikan atau meningkatkan pendapatan yang maksimal bagi pihak hotel maupun BPW. Dengan demikian, disamping secara konseptual, maka yang lebih penting dalam kerjasama tersebut adalah realisasi dari pada konsep itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh hotel dengan mengadakan kontrak ini yang paling berarti bahwa ketika musim sepi (law season) pihak hotel sangat dibantu yaitu diberikan client secara reguler sehingga dari berbagai travel agent yang diajak kerjasama Dilihat dari kenyataan ini nampaknya hotel sangat memerlukan model kerjasama yang sedemikian rupa, walaupun secara konseptual isi kontrak kerjasama tersebut tidak secara utuh menguraikan permasalahan yang dibutuhkan oleh pihak hotel terutama bagi yang terbiasa menggunakan tradisi hukum civil law. Dan Ternyata pada hubungan internasional,seperti pada dunia pariwisata sesungguhnya sebagian bisnis di Indonesia sudah menggunakan tradisi common law.

KESIMPULAN
Setelah memperhatikan dan menelaah berbagai hal mengenai contract rate yang diterapkan dalam bekerjasama antara hotel dengan BPW, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.Kedua belah pihak, umumnya memiliki kesepakatan dalam menggunakan tradisi hokum baik menggunakan tradisi kontrak common law maupun civil law. Isi kontrak tersebut nampak menyentuh masalah-masalah pokok saja dan tidak dibuat dengan kalimat yang terlalu panjang. Yang dipentingkan dalam konsep ini adalah esensi dari kontrak tersebut.

2.Dalam penerapan kontrak kerjasama melalui contract rate pada hakekatnya berisikan elemen-elemen sebagaimana yang diuraikan dalam prinsip-prinsip hukum dalam kontrak kerjasama, akan tetapi penggunaan tradisi common law pada konsep tersebut menyebabkan tidak dicantumkannya secara detail tentang elemen-elemen yang biasanya ada pada konsep hukum dalam kontrak.

3.Dengan ditandatangani dan diterapkannya konsep contract rate oleh kedua belah pihak, maka konsep tersebut tidak hanya semata-mata dibuat secara konseptual tetapi diimplementasikan dengan nyata untuk kepentingan pendapatan bagi kedua usaha yang saling bekerjasama.

4.Dengan terealisasinya kontrak kerjasama antara hotel dan BPW di Bali, maka perpaduan antara penerapan civil law dan common law menjadi metode yang cukup baik dalam memperoleh target pasar baik bagi hotel maupun bagi travel agency.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pariwisata No KM.94/HK.103/MPPT-87,Keputusan Menteri Pariwisata No.KM. 96/HK.103/MPPT-87Undang-Undang Kepariwisataan No 9 Tahun 1990 Wyasa Putra, Ida Bagus,SH,M.Hum, dkk. : 2001: Hukum Bisnis PARIWISATA. PT. Reflika Aditama, Bandung.

Wyasa Putra,Ida Bagus. 2004. Materi Kuliah Hukum Pariwisata Kajian Pariwisata Pasca Sarjana Unud.

sumber

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd

Perjanjian Pra Nikah

2008-01-13T03:08:00.000-08:00

Perjanjian Pra Nikah

"Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang perkawinan mengatur masalah perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing,suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan,
segalanya diserahkan pada pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata: Perubahan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, perubahan dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Perjanjian pra nikah, isinya antara lain: tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini (muslim tidak kenal harta gono-gini). Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan (catatan sipil buat yang
non muslim).

Sumber

dari http://www.dunia-ibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html

Kontrak Berjangka Komoditi

2008-01-13T03:06:00.000-08:00

Kontrak Berjangka Komoditi. Apa itu ?

Bagi masyarakat Indonesia, kontrak berjangka dan kegiatan perdagangan berjangka, masih merupakan sesuatu yang baru. Uraian ini mungkin bisa membantu memahami soal kontrak berjangka.

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar di mana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang di"negoisasi"kan hanya harganya saja. Performance atau "terpenuhinya" Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

Berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat untuk memperdagangkan Kontrak Berjangka juga disebut pasar berjangka.

Dengan demikian di Bursa akan terdapat banyak pasar berjangka, sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk dikemudian hari, sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa, berlangsung secara transparan. Dengan demikian, harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedangan Berjangka, baik dengan cara berteriak (open outcry) atau secara elektronik (authomated/electronic trading system). Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka, dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di Bursa-bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya dilakukan secara elektronik menggunakan komputer, yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di Bursa.

Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Ada dua manfaat utama dari penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (risk management) melalui kegiatan lindung-nilai atau "hedging", dan sarana pembentukan harga (price discovery).

Pada dasarnya, harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.

Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai.

Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli diluar negeri. Atau pengolah, yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan, karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili nasabah atau dirinya sendiri. Artinya, antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung.

Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (reference price) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Pada bagian pertama telah disinggung tentang pengertian perdagangan berjangka dan manfaatnya. Sekarang, marilah kita lihat uraian yang lebih jauh, berikut contoh kasusnya.

Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa, adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, produk finansial serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas; menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, para pemakai/pengguna Bursa bisa mudah melakukan transaksinya, sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Para produsen, pengolah, pedagang, dan konsumen menggunakan Kontrak Berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen, karena harga komoditinya dapat diprediksi dan di”kunci” dengan baik.

Disamping “hedger”, yaitu pihak yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk mengurangi resiko, di pihak sebaliknya disebut “investor/spekulator”, yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik. Atau sebaliknya, menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Praktiknya, kegiatan lindung nilai bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, seorang produsen gula mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkannya dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkannya pada harga US$ 190/ton. Harga di pasar berjangka untuk 3 bulan mendatang sebesar US$ 204/ton, menurut perhitungannya, cocok dengan harapannya.

Si produsen kemudian menggunakan jasa Pialang Berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka, yang ekivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei pada harga US$ 204/ton. Pada akhir April, ketika si Produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US$ 170/ton. Sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US$ 180/ton.

Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US$ 170/ton, dan pada saat yang sama menginstruksikan pada Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka, untuk penyerahan bulan Mei pada harga US$ 180/ton. Berarti, si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US$ 204/ton dan kontrak beli pada harga US$ 180/ton, yang memberinya keuntungan sebesar US$ 24/ton di pasar berjangka. Keuntungan ini ditambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US$ 170/ton, sehingga harga jual sebenarnya menjadi US$ 194/ton.

Bila terjadi hal yang sebaliknya (harga naik), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal pada bulan Mei naik menjadi US$ 210/ton, sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi 220/ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US$ 16/ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal sebesar US$ 210/ton, menjadi sebesar US$ 194/ton sebagai harga akhir yang diterima.

Semua pengguna pasar berjangka, dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang di sebut “margin”. Besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5% - 10% dari nilai kontrak. Adapun besarnya margin berbeda-beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi.

Dalam perjalanannya, margin ini memerlukan tambahan (margin call), karena berkurang dari margin awalnya akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Bila saldo margin mencapai batas tertentu, kepada setiap Nasabah yang memiliki posisi “terbuka”, baik beli atau jual, harus menambahkan marginnya kebesaran semula (margin awal).

Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu, dan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu ada biaya komisi yang dikenakan oleh Pialang Berjangka, yang besaran minimumnya ditetapkan Bursa atas persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

sumber

http://us.geocities.com/sang_pengembara/kontrak_berjangka.html

Basis “Pay or Play” Dalam Kontrak Entertainmen

2008-01-13T03:03:00.000-08:00

Istilah “pay or play” sering dipergunakan dalam kontrak-kontrak entertainment di luar negeri. Para pelaku industri hiburan di Hollywood sudah ‘tst’ atau tahu sama tahu arti istilah tersebut pada waktu melakukan negosiasi dan deal dalam berbagai kontrak entertainment.

Di Hollywood, para pelaku transaksi bisnis hiburan pada umumnya telah memegang standar definisi “pay or play” sebagai kewajiban untuk membayar uang sekalipun tidak ada jasa yang digunakan.

Ada pula yang mengartikan komitmen “pay or play” pada umumnya mencakup sebuah janji untuk mengkompensasikan seseorang, apakah jasa seseorang tersebut digunakan atau tidak.

Penulis sendiri mendefinisikan basis “pay or play” sebagai dasar hak bagi suatu pihak yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian khususnya pada klausul kompensasi, untuk menuntut pembayaran atas prestasinya baik prestasi itu telah digunakan sebagian atau seluruhnya, ataupun belum/tidak digunakan oleh pihak lainnya dalam perjanjian tersebut.

Sebagai contohnya dapat kita lihat sebagai berikut :

Seorang aktor Hollywood di-offer oleh Studio agar ia membintangi sebuah film layar lebar yang akan diproduksi oleh Studio selama 5 bulan mendatang. Untuk itu, mereka selanjutnya menandantangani kontrak yang mana mencantumkan bahwa aktor tersebut di-hire dengan basis “pay or play” dan mendapat fee sebesar 10 juta dollar AS dari Studio. Konsekuensinya adalah, apabila pada waktu sebelum jadwal produksi film, Studio tidak jadi memproduksi film sehingga aktor tersebut tidak jadi bermain dalam film tersebut, maka aktor tersebut tetap berhak atas fee-nya sebesar 10 juta dollar AS tersebut. Sama halnya apabila pada waktu film tersebut sementara diproduksi, dan tiba-tiba Studio memutuskan untuk mengganti aktor tersebut, maka aktor tersebut tetap berhak atas fee-nya sebesar 10 juta dollar AS tersebut.

Basis “pay or play” ini dibentuk oleh para pelaku industri hiburan di luar negeri karena melihat proses produksi theater moving images (big screen) yang memerlukan waktu beberapa bulan dan umumnya bersamaan. Studio akhirnya harus meng-hire para actors, actress, writers, directors (baca talent) terlebih dahulu guna menjamin waktu talent tersebut tidak akan diberikan kepada Studio lain yang juga ingin meng-hire-nya. Dengan di kontrak-nya para talent sejak awal, maka studio ataupun film production company telah mendapatkan jaminan bahwa talent tersebut pasti akan bermain dalam filmnya yang baru akan diproduksi selama beberapa bulan kemudian. Di sisi talent pun, mereka tidak akan dirugikan karena selama jangka waktu produksi yang berbulan-bulan itu, mereka pasti akan mendapatkan bayaran walaupun film tersebut tidak jadi diproduksi sehingga ia tidak bermain dalam film tersebut.

Mengapa talent tersebut harus tetap dibayar oleh studio walaupun tidak jadi bermain ? Hal tersebut disebabkan oleh argumen hukum karena mereka telah menolak tawaran-tawaran bermain dalam film lainnya setelah dikontrak sehingga apabila ia diputus kontraknya, ia tidak akan bermain di film lain lagi sehingga tidak mendapatkan uang.

Disamping itu pula, dengan di hire-nya talent tersebut, maka studio akan mendapatkan keuntungan yang lebih yakni dapat menggunakan nama talent tersebut guna meningkatkan kredibilitas film yang akan diproduksinya dalam rangka finance dan pemasaran.

Sejak dahulu banyak kasus-kasus yang diajukan atas dasar basis “pay or play” ini, namun contoh-contoh kasus terakhir mengenai gugatan ini adalah sebagai berikut :

§ Sharon Stone melakukan gugatan hukum melawan 2 produser yang didasarkan pada sebuah pernyataan “pay or play” dalam perjanjian untuk membayarnya sebesar 14 juta dollar AS untuk membintangi sebuah sequel film “Basic Instinct”;

§ Sean Connery menggugat Mandalay Pictures dan Direkturnya yang dinyatakan menyalahi kontrak lisan atas komitmen “pay or play” atau “pay and play”, agar mereka membayar aktor tersebut lebih dari 17 juta dollar AS untuk membintangi dan memproduksi sebuah thriller berjudul “End Game”;

§ Kathy Bates menggugat produser dan perusahaan pembuatan filmnya atas pelangggaran jaminan “pay or play” untuk membayar aktris tersebut sebesar 1.25 juta dollar AS apakah menggunakan atau tidak jasanya dalam film “Carolina Torn Asunder”.

Di Indonesia, basis “pay or play” ini sudah cukup banyak diketahui oleh para pelaku industri hiburan dan penyiaran di Indonesia khususnya stasiun tv ataupun perusahaan pembuat film yang mengadaptasi format program tv dari luar negeri untuk produksi versi Indonesianya. Para film production company luar negeri selalu menghendaki basis “pay or play” ini dituangkan dalam kontrak produksi program tv-nya untuk versi Indonesia. Hal ini membuat pelaku industri hiburan dan penyiaran di Indonesia mau tidak mau harus mengerti dan mengikutinya.

Sesuai asas hukum kontrak yang diatur dalam hukum perdata Indonesia, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal dimana syarat tersebut menentukan bahwa para pihak yang mengadakan perikatan bebas untuk menentukan kesepakatan yang dibuatnya sepanjang kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang lahir dari sebab yang tidak bertentangan dengan uu, kesusilaan dan ketertiban umum. Bahwa dengan demikian, sesuai asas hukum kontrak tersebut dan dengan melihat argumen hukum yang mendasari agar talent tersebut harus tetap dibayar walaupun tidak jadi bermain (sebagaimana disebutkan diatas), maka menurut hemat penulis, adalah berdasarkan hukum, beralasan hukum dan patut untuk mengatakan bahwa kesepakatan basis “pay or play” ini juga dapat berlaku dan diterapkan oleh para pelaku industri hiburan dan penyiaran di Indonesia.

Penulis telah sering menjumpainya dalam kontrak lisensi produksi suatu program tv asing untuk produksi versi Indonesianya, dan secara tersirat, penulis selalu menyinggungnya dalam kontrak talent untuk produksi program tv.

Mengenai kasus di dunia hiburan Indonesia yang menyangkut basis “pay or play” ini, sejauh ini penulis belum menemukannya.

Berdasarkan pengamatan penulis, basis ini belum dapat diterima dan diterapkan sepenuhnya oleh pelaku industri hiburan dan penyiaran di Indonesia. Banyak hal yang membuatnya demikian antara lain bisnis hiburan dan penyiaran baru “berjalan” dan masih mempelajari transaksi-transaksi bisnisnya secara global dimana budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih belum betul-betul menghargai kontrak. Selain itu, posisi dominan para pemodal terhadap penyedia jasa dapat mendikte kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak yang ditandatangani.

Kesimpulannya, basis ini baru dapat digunakan setelah para pelaku industri hiburan dan penyiaran betul-betul telah menciptakan struktur bisnisnya dengan baik dan para pelakunya telah melakukan manajemen profesional dalam menjalankan usahanya masing-masing.

Sumber

http://mappajanci.blogster.com/mappajanci/blog_articles.rss

Kontrak berjangka

2008-01-13T02:57:00.000-08:00

Kontrak berjangka

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Kontrak berjangka atau juga dikenal dengan sebutan futures contract dalam dunia keuangan adalah merupakan suatu standarisasi kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu. Tanggal dimasa akan datang tersebut disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah delivery date atau tanggal penyelesaian akhir (final settlement date). Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka (futures price). Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian (settlement price).

Suasana perdagangan pada lantai bursa di Chicago Board of Trade pada tahun 1993.

Suatu kontrak berjangka menimbulkan "kewajiban" kepada pemegang kontrak guna melaksanakan pembelian atau penjualan dimana berbeda dengan kontrak opsi yang memberikan "hak" dan "bukan kewajiban". Pada kontrak berjangka ini, kedua belah pihak "wajib" untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pada tanggal penyelesaian, dimana sipenjual akan menyerahkan komoditi yang dijadikan aset acuan kepada pembeli dan pembeli wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati. Atau apabila kontrak berjangka dilakukan dengan cara penyelesaian tunai ( tanpa penyerahan barang) maka pelaku perdagangan berjangka yang mengalami kerugian wajib untuk mentransfer sejumlah uang tunai kepada pelaku perdagangan yang memperoleh keuntungan. Untuk bebas dari kewajiban pada tanggal penyelesaian akhir maka pemegang posisi pada kontrak berjangka harus melakukan perhitungan atas posisnya baik dengan melakukan penjualan posisi "long" ataupun melakukan pembelian kembali posisi "short" yang secara efektif akan menutup posisi kontrak berjangka serta kewajibannyanya berdasarkan kontrak tersebut.

Kontrak berjangka, atau disingkat "berjangka" atau futures, adalah merupakan suatu instrumen derivatif. Lembaga kliring akan bertindak selaku mitra transaksi atas semua kontrak yang diperdagangkan, menentukan aturan marjin yang dibutuhkan , dll.

Kontrak berjangka dan kontrak serah

Kontrak berjangka dan kontrak serah keduanya adalah merupakan suatu kontrak yang memperjanjikan penyerahan suatu komoditi pada tanggal yang akan datang dengan harga yang disepakati terlebih dahulu, namun keduanya memiliki perbedaan pada beberapa hal antara lain :

Kontrak serah hanya ditransaksikan pada waktu tanggal penyelesaian sedangkan kontrak berjangka nilainya setiap hari berubah atau mengalami penyesuaian (biasa dikenal dengan istilah "marked-to-market") nilai spot dengan suatu harga dan aset acuan yang sama pada saat tangggal penyerahan.
Kontrak berjangka senantiasa diperdagangkan pada bursa, dimana kontrak serah diperdagangkan diluar bursa ( atau dikenal dengan istilah over-the-counter), ataupun dapat berupa kontrak sederhana antara dua pihak.
Kontrak berjangka adalah amat terstandarisasi dimana kontrak serah sifatnya khas (unik) sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan para pihak)
Pada kasus penyerahan fisik maka pada kontrak berjangka dispesifikasi kepada siapa barang akan diserahkan yang ditetapkan oleh lembaga kliring berjangka ( lihat :bursa berjangka).

Standarisasi

Kontrak berjangka memberi kepastian atas likuiditas pasar berjangka yang memiliki standarisasi tinggi, biasanya dengan spesifikasi :

"Aset acuan" ( atau dikenal dengan istilah underlying asset atau instrumen. Bentuknya bisa berupa satuan barel pada minyak mentah hingga suku bunga jangka pendek.
"Jenis penyelesaian", baik dengan cara penyesaian tunai maupun penyelesaian dengan cara penyerahan fisik aset acuan.
"Nilai" dan unit dari aset acuan per kontrak. Ini dapat berupa nilai nosional obligasi, jumlah yang pasti dalam satuan barel dari oli, unit dari valuta asing, nilai nosional dari deposito yang atasnya diperdagangkan suku bunga jangka pendek, dll.
"Mata uang" yang dipergunakan dalam kontrak berjangka.
"Peringkat" dari kemampuan penyerahan. Dalam obligasi, peringkat ini menunjukkan kemampuan pembayaran suatu obligasi. Dalam penyerahan komoditi secara fisik maka peringkat ini menunjukkan kwalitas dari aset acuan serta cara dan lokasi penyerahan.
Tanggal dan bulan penyerahan .
Tanggal transaksi perdagangan terakhir.
Rincian lainnya seperti kode komoditi, fluktuasi harga minimum yang diperkenankan.

Marjin

Guna mengurangi resiko kredit terhadap bursa maka para pedagang harus menempatkan Marjin atau jaminan performa (performance bond), yang umumnya 5%-15% dari nilai kontrak .

Pada beberapa kasus seperti misalnya untuk lindung nilai dimana terdapat kepemilikan secara fisik atas aset acuan komoditi atau pada perdagangan selisih jual beli (spread trade) maka keharusan penempatan marjin ini dapat diabaikan atau dikurangi.

Marjin awal

Marjin awal atau biasa dikenald engan istilah initial margin adalah merupakan kewajiban yang harus dibayar baik oleh pembeli maupun penjual yang merupakan suatu gambaran nilai kerugian dari kontrak yang ditetapkan berdasarkan sejarah perubahan harga yang terjadi pada transaksi harian.

Akun kontrak berjangka ini akan dihitung nilai pasarnya secara harian. Apabila marjin jatuh dibawah kebutuhan marjin minimum yang ditetapkan oleh bursa berjangka setempat dimana kontrak berjangka diperdagangkan maka akan diterbitkan "marjin call" ^[1] agar akun dapat kembali berada pada tingkat marjin minimum yang diperlukan.

Marjin rasio ekuiti

Marjin rasio ekuiti atau dikenal juga dengan istilah Margin equity ratio adalah suatu istilah yang digunakan oleh spekulator untuk menunjukkan jumlah modal perdagangan mereka yang ditahan setiap saat sebagai marjin . Kebutuhan marjin yang rendah dari kontrak berjangka menghasilkan daya ungkit investasi namun perdagangan di bursa membutuhkan jumlah minimum yang berbeda-beda tergantung pada kontrak dan kredibilitas pedagang . Pialang dapat menentukan kebutuhan marjin yang lebih tinggi namun tidak boleh lebih rendah dari yang ditetapkan oleh otoritas perdagangan di bursa setempat. Penempatan marjin yang lebih tinggi dari yang ditentukan ini dapat dilakukan oleh pedagang guna menghindari marjin call

Imbal hasil marjin

Imbal hasil marjin atau lebih dikenal denagn istilah Return on margin (ROM) ini seringkali digunakan untuk mengukur kinerja sebab merupakan perbandingan laba atau rugi diperbandingkan dengan faktor resiko perdagangan sebagaimana tercermin pada penetapan kebutuhan marjin. Imbal hasil marjin (ROM) ini dapat dihitung dengan rumus :

(realisasi imbal hasil) / (marjin awal).

ROM tahunan adalah setara dengan (ROM+1)^{(tahun:masa perdagangan)}-1. Sebagai contoh misalnya seorang pedagang mendapatkan penghasilan 10% pada marjin dalam waktu 2 bulan, maka apabila disetahunkan ini berarti 77%.

Penyelesaian transaksi

Penyelesaian akhir sebagai suatu tindakan penyempurnaan kontrak da[pat dilakukan dengan dua cara sebagaimana spesifikasi dari jenis kontrak berjangka yaitu :

Penyerahan fisik - jumlah aset acuan yang merupakan spesifikasi dari kontrak diserahkan oleh penjual kontrak berjangka ke bursa berjangka dan diserahkan oleh bursa berjangka kepada pembeli kontrak berjangka. Biasanya dilakukan penyerahan fisik atas komoditi dan obligasi . Dalam prakteknya penyelesaian cara ini sedikit sekali terjadi pada kontrak berjangka. Kebanyakan kontrak dibatalkan dengan cara membeli posisi untuk menutupi kewajiban yang timbul, yaitu dengan membeli suatu kontrak untuk membatalkan / meniadakan kewajiban yang timbul pada penjualan kontrak terdahulu ( menutup posisi "short"), atau menjual kontrak untuk melikuidasi pembelian kontrak terdahulu ( menutup posisi "long"). Kontrak berjangka minyak mentah NYMEX menggunakan metode ini dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo.

Penyelesaian tunai - pembayaran tunai dilakukan berdasarkan harga referensi aset acuan misalnya indeks suku bunga pinjaman jangka pendek seperti Euribor, atau nilai penutupan indeks harga saham.

Daluwarsa adalah saat waktu harga akhir dari kontrak berjangka ditetapkan. Untuk kebanyakan kontrak berjangka indeks ekuiti dan suku bunga ( sebagaimana halnya dengan kebanyakan opsi ekuiti) adalah terjadi pada hari Jum'at ketiga dari bulan saat perdagangan terjadi. Pada hari ini kontrak berjangka "t+1" berubah menjadi kontrak serah "t" . Sebagai contoh, untuk kebanyakan kontrak yang diperdagangkan di CME and CBOT dengan jatuh tempo Desember, kontrak berjangka Maret adalah merupakan kontrak yang terdekat jatuh temponya . Ini adalah merupakan waktu yang sangat menarik bagi pemain arbitrasi dimana mereka akan mencoba untuk memperoleh keuntungan yang cepat selama jangka waktu yang singkat (umumnya 30 menit) dimana harga penutupan akhir akan muncul. Pada saat ini kontrak berjangka dan aset acuan berada dalam posisi amat likuid dan setiap perbedaan harga antara indeks dan aset acuan akan sangat cepat diperdagangkan oleh para pemain arbitrasi dan saat ini pula kenaikan volume adalah disebabkan oleh karena para pedagang memutar balik posisinya ke kontrak berikutnya atau atau dalam kasus kontrak berjangka indeks maka mereka akan melakukan pembelian komponen aset acuan dari indeks tersebut sebagai suatu lindung nilai terhadap posisi indeks saat itu.

Harga

Situasi dimana harga komoditi untuk penyerahan dimasa mendatang adalah lebih tinggi daripada harga spot (harga dipasar saat ini) ataupun harga penyerahan yang jauh dimasa mendatang lebih mahal dibandingkan harga penerahan dimasa mendatang yang singkat, disebut dengan istilah contango. Sebagai kebalikannya apabila harga penyerahan dimasa mendatang lebih rendah daripada harga spot ini disebut backwardation.

Bilamana aset yang akan diserahkan memiliki banyak suplai atau dapat dengan bebas diciptakan maka harga dari kontrak berjangka didasarkan melalui argumen arbitrasi. Harga kontrak berjangka menunjukkan ekspektasi harga dimasa mendatang dari aset acuan setelah dipotong dengan suku bunga pinjaman tanpa resiko (misalnya obligasi pemerintah) &mdash ; apabila ada deviasi dari harga teoritis akan menghasilkan suatu kesempatan memperoleh keuntungan tanpa resiko bagi investor ; lihat penilaian rasional kontrak berjangka.

Untuk mempermudah, dapat dihitung sebagai berikut :

F(t)= aset tanpa pembayaran deviden, nilai dari kontrak berjangka / kontrak serah
S(t)= nilai masa kini (present value)
t = waktu
T = waktu jatuh tempo
r = suku bunga dari imbal hasil tanpa resiko .

atau, dengan rumusan

Rumusan ini dapat dimodifikasi untuk memasukkan komponen biaya penyimpanan, deviden, imbal hasil deviden, imbal hasil yang layak.

Hubungan antara kontrak berjangka dan harga spot dalam suatu pasar yang sempurna tergantung pada variabel diatas; dalam prakteknya banyak sekali ketidak sempurnaan pasar (biaya transaksi, perbedaan suku bunga pinjaman dan kurs bunga pinjaman, pembatasan short selling ) yang menghalangi arbitrasi lengkap. Jadi dengan demikian, harga kontrak berjangka pada kenyataannya bermacam-macam tergantung lingkaran arbitrasi yang melingkupi harga teoritis.

Oleh karena itu rumusan diatas umumnya digunakan untuk kontrak berjangka indeks saham, kontrak berjangka oobligasi, dan kontrak berjangka komoditi dengan penyerahan fisik saat panen (seperti jagung setelah panenan)

Namun demikian apabila penyerahan atas komoditi yang suplainya tidak mencukupi ataupun belum ada saat ini, misalnya gandum sebelum masa panenan, kontrak berjangka Eurodollar atau kontrak berjangka kurs Federal ( dimana aset acuan tersebut masih harus diciptakan pada saat tanggal penyerahan) , maka harga kontrak berjangkanya belum dapat ditetapkan oleh arbitrage. Dalam skenario ini hanya ada satu cara menetapkan harga yaitu dengan menghitung suplai dan permintaan pasar atas aset acuan untuk digunakan sebagai harga kontrak berjangka.

Pada pasar yang likuid, suplai dan permintaan ini dapat diperkirakan untuk menghitung nilai dimana menunjukkan ekspektasi yang adil dari harga aset secara nyata dimasa mendatang, yang menggunakan rumusan sbb :

Kontrak berjangka dan bursa

Terdapat banyak macam kontrak berjangka yang mencerminkan jenis yang berbeda-beda dari aset acuan yang digunakan sebagai derivatif seperti misalnya :

Perdagangan komoditi diawali di Jepang pada abad ke 18 dengan memperdagangkan beras dan sutra, lalu perdagangan serupa terjadi pula di Belanda dengan memperdagangkan tulip . Di Amerika diawali pada pertengahan abad ke 19 sewaktu pasar utama gabah dibentuk dan pasar tempat perdagangan didirikan bagi para petani untuk membawa komoditi mereka dan menjualnya baik dengan cara penyerahan segera maupun penyerahan kelak. Kontrak berjangka ini merupakan kontrak privat antara penjual dan pembeli dan menjadi cikal bakal dari kontrak berjangka yang diperdagangkan hari ini. Walaupun kontrak berjangka diawali dengan perdagangan komoditi tradisional seperti gabah, daging, ternak, perdagangan berjangka telah diperluas hingga termasuk pada metal, energi, mata uang dan indeks mata uang, ekuiti dan indeks ekuiti, suku bunga pemerintah dan suku bunga privat.

Kontrak atas instrumen finansial mulai diperkenalkan pada tahun 1970an oleh Chicago Mercantile Exchange(CME) dan instrumen ini menjadi sangat besar dan sukses serta dengan cepat mengambil alih peran komoditi dalam perdagangan berjangka dalam artian volume dan akses pasar global. Inovasi ini membawa pada perkenalan lebih lanjut atas banyak sekali bentuk perdagangan berjangka baru lainnya diseluruh dunia seperti misalnya London International Financial Futures and Options Exchange yang diperkenalkan pada tahun 1982 (sekarang bernama Euronext.liffe), Deutsche Terminbörse (sekarang Eurex) dan Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Hingga hari ini terdapat sebanyak lebih dari 75 bursa berjangka diseluruh dunia termasuk :

CME Group (penggabungan CBOT dan CME) -- mata uang, aneka kurs sku bunga derivatif (termasuk obligasi Amerika); pertanian (jagung, kedelai, produk yang berasal dari kedelai, gandum, babi, ternak sapi, mentega, susu); Indeks (Dow Jones Industrial Average); metal (emas,perak), Indeks (NASDAQ, S&P, dll)
ICE Futures - International Petroleum Exchange (IPE) memperdagangkan energi termasuk minyak mentah, minyak bakar, gas alam dan bensin tanpa timbal dan IPE ini melakukan penggabungan usaha dengan IntercontinentalExchange(ICE) untuk membentuk ICE Futures.
Euronext.liffe
Sydney Futures Exchange
London Commodity Exchange - gandum dan daging.
Tokyo Commodity Exchange TOCOM
London Metal Exchange - metal: tembaga, aluminium, timbal, seng, nikel dan timah.
New York Board of Trade - kakao, kopi, katun, jus jeruk, gula
New York Mercantile Exchange - energi dan metal: minyak mentah, bensin, minyak bakar, gas alam, batu bara, propana, emas, perak, platinum, tembaga, aluminum dan paladium

Pelaku perdagangan berjangka

Pelaku pada perdagangan berjangka umumnya dikelo0mpokkkan kedalam dua kelompok yaitu :

Pelaku lindung nilai, yang memiliki kepentingan pada aset acuan dan mencari cara untuk melindungi resiko atas perubahan harga .
Spekulator, yang mencari cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan prediksi atas pergerakan pasar dan melakukan pembelian komoditi diatas kertas dimana sebenarnya mereka tidak membutuhkan komoditi tersebut.

Opsi berjangka

Dalam banyak kasus, opsi diperdagangan secara berjangka. Opsi jual atau dikenal dengan istilah put option adalah opsi untuk menjual suatu kontrak berjangka dan opsi beli adalah opsi untuk membeli suatu kontrak berjangka.

Kontrak berjangka di Indonesia

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Bursa Berjangka Jakarta

Perdagangan berjangka di Indonesia dilakukan pada Bursa Berjangka Jakarta yang didirikan pada tanggal 21 November 2000 dan mulai resmi melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000.

Pengawasan atas kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBTI).

Perbedaan Kontrak dengan Perjanjian

2008-01-13T02:49:00.001-08:00

Mendengar kata kontrak, mungkin tidak asing lagi bagi kita, kontrak memang bukan lagi hal asing, apalagi untuk kalangan bisnis, pemerintah bahkan masyarakat awam. Banyak jenis kepentingan kontrak dibuat yaitu untuk kepentingan bisnis, keamanan, ketertiban, budaya, sosial, adat-istiadat, agama, bahkan urusan kawin.
Selain kata kontrak kita juga sering mendengar namanya perjanjian, dimana kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama yaitu adanya suatu kesepakatan melakukan suatu hal. lalu apa yang membedakan kontrak dengan perjanjian?
kontrak dan perjanjian sebenarnya mempunyai sedikit perbedaan dari segi penalarannya. perjanjian dari segi bentuk dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis sedang dari segi bentuk kontrak cenderung berbentuk tertulis. mungkin dalam diri kit muncul pertanyaan apakah kontrak merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak adalah perjanjian.
sekali lagi penggunaan kata kontrak dan perjanjian adalah hanya istilah saja, kontrak dikontaminasi oleh istilah bahasa inggris yaitu contract.